Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Kabid Bina Marga Dinah Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTaru) Nugroho Tri Hutomo menyampaikan, pihaknya mulai berkoordinasi tim yang akan melakukan pengukuran di lapangan. Dalam pelaksanaannya akan ada pemetaan udara menggunakan drone di sejumlah desa yang akan dilalui jalan lingkar Kaliori-Rembang-Lasem.
”Ada tim juga di darat. Tembak gunakan theodolite. Hasilnya overlay dengan citra yang ada sehingga ketahuan bidangnya mana-mana yang terkena,” jelasnya.
Setelah itu, akan dilakukan sosialisasi ke-19 desa yang terdampak. Termasuk juga untuk survei sosial ekonomi. Untuk mengetahui respon masyarakat tentang rencana pembangunan lingkar. ”Itulah alur atau pola kerja yang dilakukan,” imbuhnya.
Dalam tahapan tersebut akan melibatkan tim konsultan. Sementara pemkab akan melakukan pendampingan.
Terkait data awal yang akan diolah nanti, lanjut Nugroho, juga akan ada studi kelayakan, DED serta studi amdal. ”Itu disampaikan sebagai bahan awal menentukan olah datanya,” katanya.
Rencananya, jalan lingkar akan memiliki total panjang sekitar 24 kilometer.
Untuk pembebasan lahan sendiri dianggarkan Rp 100 miliar (bukan Rp 100 juta. Sebagaimana berita kemarin) yang bersumber dari pinjaman daerah. Pembangunannya nantinya akan menggunakan anggaran pemerintah pusat. Proyek ini sudah masuk dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 tahun 2019. Diperkirakan akan menelan anggaran sekitar Rp 600 Miliar.
Sementara, Pemkab Rembang dibebankan pembebasan lahan. Saat penataan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2022, antara Pemkab Rembang dan DPRD sepakat untuk mengajukan pinjaman daerah sebesar Rp 200 miliar. Salah satu peruntukan dari pinjaman tersebut adalah untuk pembebasan lahan Jalan Lingkar, dengan perkiraan anggaran Rp 100 Miliar. (noe/zen)
Advertisement
Advertisement
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement



