Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Sebelumnya paripurna pembahasan tujuh rancangan peraturan daerah sempat ditunda untuk sementara waktu. Sebab, DPRD Rembang saat itu belum menerima hasil fasilitasi dari Pemerintah Provinsi.
Tujuh Raperda itu diantaranya adalah Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang, Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik, Peraturan Daerah tentang Perusahaan Perseroan Daerah RBSJ, Peraturan Daerah tentang Perusahaan Perseroan Daerah Rembang Migas Energi dan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
Sementara Dua raperda inisiatif dari DPRD yakni tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dan raperda tentang hibah.
Tahapannya, dari surat Pemkab yang sudah masuk akan dibahas di Badan Musyawarah (Banmus) untuk penjadwalan RAPBD. "Kalau waktunya sudah. Sudah kami alokasi. Karena belum ada surat jadi belum," kata Sekertaris DPRD Rembang Drupodo.
Beberapa waktu lalu, Pemkab berencana mengusulkan raperda tentang minuman keras (miras). Kemungkinan, regulasi ini akan dibahas tahun depan. Drupodo menjelaskan raperda tentang miras ini sudah dimasukkan dalam program pembentukan perda (propemperda) tahun 2022. "2022. Itu pembahasannya ya di 2022," imbuhnya.
Namun, saat persetujuan ada dua raperda yang tidak disetujui. Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) inisiatif DPRD Rembang ditolak saat rapat paripurna. Yakni raperda tentang hibah dan bansos. Sementara untuk Raperda tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) juga belum disetujui karena masih belum bisa ditentukan luasannya.
Penolakan dan penundaan atas dua raperda tersebut disetujui oleh para fraksi di DPRD. Salah satunya disampaikan oleh Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang dibacakan oleh Sumardi.
Menurutnya Sumardi, berdasarkan laporan Panitia Khusus (Pansus) III menjelaskan terkait ketentuan hibah dan bansos sudah dituangkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 77 tahun 2020.
Selanjutnya, pengaturan tata cara hibah akan diatur dengan peraturan bupati. "Dengan demikian raperda tidak bisa dilanjutkan," ujarnya. (ali)
Advertisement
Advertisement
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement



