Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Bupati Rembang Minta Perangkat Desa Dimasukkan Program BP Jamsostek

A
Penulis: Ali Mustofa❯
MAHENDRA ADITYA/RADAR KUDUS
MAHENDRA ADITYA/RADAR KUDUS
REMBANG – Bupati Rembang Abdul Hafidz meminta agar badan permusyawaratan desa (BPD), RT, dan RW bisa dimasukkan dalam BP Jamsostek. Saat ini sudah ada regulasi, bahwa iuran itu bisa dianggarkan melalui APBD atau APBDes. Hal ini sudah disosialisasikan.

Kepala BPJS Ketenagakerjaan Kudus Multanti saat sosialisasi di Pendapa Museum RA Kartini menyampaikan, seluruh perangkat desa sudah terdaftar dan dilindungi program BP Jamsostek. Selanjutnya, diharapkan seluruh pegawai non-ASN di lingkungan kecamatan dan pemerintahan desa, seperti anggota BPD, ketua RW, RT, BUMDes, serta masyarakat pekerja rentan dapat juga terlindungi.

Saat ini, sudah ada regulasi Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penganggaran untuk Iuran BP Jamsostek bisa dianggarkan dari APBD ata APBDes.

”Ini baru kami coba untuk bersinergi dengan pemerintah daerah. Khususnya Dinpermades (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa), bahwa BPD perlu kami lindungi. Perlu ada jaminan sosialnya," ujarnya.

Dia menerangkan, biaya iuran BP Jamsostek itu Rp 10 ribu. Jika peserta meninggal dunia, ahli waris diberikan uang Rp 42 juta. Apabila kepesertaan sudah tiga tahun, anak-anaknya akan mendapatkan beasiswa sampai lulus kuliah.

Begitu pun juga jika terjadi kecelakaam kerja. Biaya pengobatan ditanggung. Ketika meninggal dunia, akan mendapat 48 kali gaji, biaya pemakaman, dan santunan berkala selama 24 bulan. Total Rp 12 juta dan beasiswa anak sampai lulus kuliah.

Tahun ini, sudah ada ada klaim asuransi kepada 25 ahli waris perangkat desa yang meninggal. Juga ada beasiswa untuk 17 anak.

Bupati Rembang Abdul Hafidz meminta agar program ini, bisa disosialisasikan secara masif. Manfaat yang diberikan dinilai cukup besar. ”Bagaimana sosialisasi ini bisa sampai ke bawah. Jangan sampai hanya di tingkat atas," imbuhnya. (lin)

Advertisement
Advertisement

Artikel Terkait

Sidang Vonis Sudewo Berdampak, Dua Perkara Korupsi di Semarang Dipindahkan

Sidang Vonis Sudewo Berdampak, Dua Perkara Korupsi di Semarang Dipindahkan

Pelaksanaan sidang putusan Bupati Pati nonaktif, Sudewo, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Semarang, Rabu (21/10/2026), berdampak pada jadwal persidangan perkara lainnya.

 Bupati Pati Nonaktif Sudewo Dituntut 8 Tahun 6 Bulan, JPU Soroti Sikap Terdakwa dalam Dua Perkara

Bupati Pati Nonaktif Sudewo Dituntut 8 Tahun 6 Bulan, JPU Soroti Sikap Terdakwa dalam Dua Perkara

Bupati Pati nonaktif Sudewo menghadapi tuntutan pidana 8 tahun 6 bulan penjara dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Semarang, Senin (21/9/2026).

Warga Pati Berang, Perangkat Desa Didesak Mundur Usai Disorot Soal Sengketa Punden Mbah Mbogo

Warga Pati Berang, Perangkat Desa Didesak Mundur Usai Disorot Soal Sengketa Punden Mbah Mbogo

Sekitar 100 warga mendatangi Kantor Desa Kutoharjo, Kabupaten Pati, untuk menyampaikan tuntutan agar salah satu perangkat desa, Nur Ahsan, diberhentikan dari jabatannya.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer