Pengisian Perangkat Desa di Pati Digugat ke PTUN Semarang, Ini Alasannya

PATI – Kontroversi pengisian perangkat desa (Perades) di Kabupaten Pati terus berlanjut, meskipun pelantikan perangkat desa telah dilaksanakan di 125 desa.
Terbaru, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Djoeang Pati resmi mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Semarang.
Direktur LBH Djoeang Pati, Fatkhur Rahman, mengungkapkan bahwa gugatan ini telah teregistrasi dengan nomor perkara 105/G/2024/PTUN Semarang pada Senin (23/12).
Sidang perdana dijadwalkan akan berlangsung pada Selasa (31/12).
Fokus gugatan adalah surat izin pengisian perangkat desa yang diterbitkan oleh Penjabat (Pj) Bupati Pati pada 12 September 2024.
Fatkhur Rahman menilai surat izin pengisian perangkat desa dengan nomor 141.4/2661.4 tersebut tidak sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
“Surat izin tersebut cenderung sewenang-wenang dan tidak mendasarkan pada peraturan yang berlaku,” tegasnya.
Ia juga mengungkapkan bahwa proses pengisian perangkat desa berdasarkan surat tersebut berpotensi menimbulkan masalah hukum baru.
Hal ini karena tidak mengacu pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
Fatkhur menjelaskan bahwa berdasarkan aturan terbaru, kepala desa hanya berwenang mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa kepada bupati atau wali kota.
Sementara itu, aturan sebelumnya memberikan wewenang penuh kepada kepala desa.
Namun, perubahan aturan tersebut belum diakomodasi dalam Peraturan Daerah (Perda) maupun Peraturan Bupati (Perbup) di Kabupaten Pati.
“Akibatnya, proses pengisian perangkat desa yang dilakukan saat ini berisiko menjadi sengketa hukum,” tambahnya.
LBH Djoeang Pati meminta PTUN Semarang untuk mengabulkan gugatan secara penuh.
Fatkhur berharap langkah ini dapat mendorong kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, sehingga polemik terkait pengisian perangkat desa dapat diselesaikan secara adil.
“Keputusan yang adil akan menghindarkan Kabupaten Pati dari potensi keputusan yang berpotensi dibatalkan dan konflik hukum lebih lanjut,” jelasnya.
Perkembangan kasus ini menjadi sorotan publik, mengingat dampaknya terhadap tata kelola pemerintahan desa di Kabupaten Pati.
Semua pihak kini menunggu hasil sidang perdana di PTUN Semarang. (adr/khim)



