Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

DPRD Pati Bikin Pansus Usut Kecurangan Seleksi Perangkat Desa

A
Penulis: Ali Mustofa❯
MAHENDRA ADITYA/RADAR KUDUS
MAHENDRA ADITYA/RADAR KUDUS
PATI – Panitia Khusus (Pansus) Hak angket DPRD Pati bakal mengusut dugaan kecurangan seleksi perangkat desa 2022. Mereka akan segara bekerja setelah Lebaran ini.

Wakil Ketua II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati Hardi mengatakan, panitia khusus (Pansus) nantinya akan mengusut jajaran pemerintah eksekutif hingga Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Nantinya, yang terlibat dalam penyelenggaraan seleksi perangkat desa tahun 2022 akan dipanggil. Nanti setelah lebaran Pansus bergerak. Karena hak angket itu punya DPRD, ya hak DPRD.

Nanti eksekutif ditanya terkait penyelenggaraan pengisian perangkat desa,” kata Hardi.

Politisi dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) itu menuturkan, proses pembentukan Pansus hak angket DPRD telah dilakukan sejak Rapat Paripurna DPRD Senin (24/4) lalu.

Hardi menegaskan bahwa Pansus seluruhnya adalah Anggota DPRD Pati yang menjunjung independensi. Oleh sebab itu, dipastikan dalam pengusutan kasus nantinya tidak akan ada intervensi dari pihak manapun.

”Hak angket itu sudah di-Paripurnakan. Tahapannya, ketua DPRD mengirim surat kepada fraksi untuk ditindaklanjuti. Nantinya, eksekutif akan dipanggil,” tandasnya.

Sebanyak 42 anggota DPRD Kabupaten Pati telah menyetujui permohonan masyarakat. Itu terkait untuk penggunaan hak angket dalam mendalami proses pengisian perangkat desa yang dicurigai ada kongkalikong.

Setidaknya ada 27 calon perangkat desa yang mengadu ke DPRD Pati karena merasa dirugikan saat proses pengisian perangkat desa pada 16 April lalu.

Hak angket ini merupakan hak yang dimiliki DPRD untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang/kebijakan pemerintah yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. (adr/ali)

Advertisement
Advertisement

Artikel Terkait

Sidang Vonis Sudewo Berdampak, Dua Perkara Korupsi di Semarang Dipindahkan

Sidang Vonis Sudewo Berdampak, Dua Perkara Korupsi di Semarang Dipindahkan

Pelaksanaan sidang putusan Bupati Pati nonaktif, Sudewo, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Semarang, Rabu (21/10/2026), berdampak pada jadwal persidangan perkara lainnya.

 Bupati Pati Nonaktif Sudewo Dituntut 8 Tahun 6 Bulan, JPU Soroti Sikap Terdakwa dalam Dua Perkara

Bupati Pati Nonaktif Sudewo Dituntut 8 Tahun 6 Bulan, JPU Soroti Sikap Terdakwa dalam Dua Perkara

Bupati Pati nonaktif Sudewo menghadapi tuntutan pidana 8 tahun 6 bulan penjara dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Semarang, Senin (21/9/2026).

Warga Pati Berang, Perangkat Desa Didesak Mundur Usai Disorot Soal Sengketa Punden Mbah Mbogo

Warga Pati Berang, Perangkat Desa Didesak Mundur Usai Disorot Soal Sengketa Punden Mbah Mbogo

Sekitar 100 warga mendatangi Kantor Desa Kutoharjo, Kabupaten Pati, untuk menyampaikan tuntutan agar salah satu perangkat desa, Nur Ahsan, diberhentikan dari jabatannya.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer