Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Diduga Ada Kecurangan, DPRD Pati Didesak Bentuk Pansus Perangkat Desa

A
Penulis: Ali Mustofa❯
TERIMA LAPORAN: Anggota DPRD Pati menerima perwakilan pengacara calon perangkat desa yang gagal mereka mengadu karena diduga ada kecurangan. (ACHMAD ULIL ALBAB/RADAR KUDUS)
TERIMA LAPORAN: Anggota DPRD Pati menerima perwakilan pengacara calon perangkat desa yang gagal mereka mengadu karena diduga ada kecurangan. (ACHMAD ULIL ALBAB/RADAR KUDUS)
PATI - DPRD Kabupaten Pati didesak untuk segera membentuk pansus untuk menyelidiki dan mengusut dugaan kecurangan pengisian perangkat desa tahun ini. Selain itu para wakil rakyat ini juga didorong untuk menggunakan hak angket dan hak interpelasinya.

Hal itu dilakukan oleh sejumlah pihak yang mengatasnamakan kuasa hukum 27 calon perangkat desa yang gagal dalam seleksi tahun ini. Ada puluhan pengacara yang tergabung dalam Parade Nusantara dan Lawyer Yusril Ihza Mahendra.

Kemarin mereka mengadu kepada DPRD Kabupaten Pati. Mereka ditemui di Ruang Paripurna oleh Ketua Komisi A Bambang Susilo beserta jajaran, dan para pimpinan DPRD Seperti Ketua Ali Badrudin, Wakil Ketua 1 Joni Kurnianto, Wakil Ketua 2 Hardi, dan Wakil Ketua 3 Muhamadun.

Mereka menuntut kepada para wakil rakyat untuk mengusut kejanggalan dalam pengisian perangkat desa yang dilakukan pada 16 April kemarin. Selain itu mereka juga meminta agar pelantikan perangkat desa ditunda sementara, sebab masih ada gugatan yang berjalan dan menunggu hasilnya.

"Kami meraskan ada kejanggalan dan kecurangan saat tes perangkat desa dilakukan, untuk itu kami meminta DPRD Pati untuk menindaklanjutinya. Dengan membentuk pansus untuk menyelidiki kecurangan ini," jelas Direktur Advocad Parade Nusantara Suyono.

"Kami bersama pengacara lain juga mendorong dewan menggunakan hak angket dan hak interpelasi," imbuh pria yang juga bertindak sebagai kuasa hukum calon perangkat desa yang gagal tersebut.

Sementara itu Ketua DPRD kabupaten Pati Ali Badrudin terkait permintaan untuk membentuk pansus dan pengajuan hak-hak tersebut sudah ada beberapa fraksi di DPRD Pati yang sepakat.

"Saat ini di DPRD masih menggalang suara untuk mengajukan hak interpelasi dan hak angket. Sudah ada lima fraksi yang setuju. Tapi ini masih lobi-lobi lagi," terang politikus PDI Perjuangan ini usai menerima para pengacara tersebut.

Untuk diketahui sebelumnya DPRD Pati telah mewanti-wanti agar pengisian perangkat desa ini bisa ditunda terlebih dahulu. Mengingat adanya potensi keributan. Karena diduga ada kecurangan.

"Kami awalnya merekomendasikan untuk ditunda dulu jelang tes tertulis karena ada kejanggalan. Namun rekomendasi ini tidak diindahkan oleh panitia penyelenggara," pungkasnya. (aua/him)

Advertisement
Advertisement

Artikel Terkait

Sidang Vonis Sudewo Berdampak, Dua Perkara Korupsi di Semarang Dipindahkan

Sidang Vonis Sudewo Berdampak, Dua Perkara Korupsi di Semarang Dipindahkan

Pelaksanaan sidang putusan Bupati Pati nonaktif, Sudewo, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Semarang, Rabu (21/10/2026), berdampak pada jadwal persidangan perkara lainnya.

 Bupati Pati Nonaktif Sudewo Dituntut 8 Tahun 6 Bulan, JPU Soroti Sikap Terdakwa dalam Dua Perkara

Bupati Pati Nonaktif Sudewo Dituntut 8 Tahun 6 Bulan, JPU Soroti Sikap Terdakwa dalam Dua Perkara

Bupati Pati nonaktif Sudewo menghadapi tuntutan pidana 8 tahun 6 bulan penjara dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Semarang, Senin (21/9/2026).

Warga Pati Berang, Perangkat Desa Didesak Mundur Usai Disorot Soal Sengketa Punden Mbah Mbogo

Warga Pati Berang, Perangkat Desa Didesak Mundur Usai Disorot Soal Sengketa Punden Mbah Mbogo

Sekitar 100 warga mendatangi Kantor Desa Kutoharjo, Kabupaten Pati, untuk menyampaikan tuntutan agar salah satu perangkat desa, Nur Ahsan, diberhentikan dari jabatannya.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer