DPR Tegaskan Hukuman Mati Bagi Koruptor Masuk Penajaman Substansi RUU Perampasan Aset

Dipublikasikan Minggu, 8 Nov 2026 | 21:20 WIB

RADAR KUDUS - Komisi III DPR RI menegaskan bahwa pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset tidak hanya berfokus pada pengembalian kerugian negara, tetapi juga akan mempertegas kembali penjatuhan hukuman mati bagi para pelaku tindak pidana korupsi dalam kondisi tertentu.

Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, saat memberikan keterangan resmi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Kamis (5/11/2026).

Baca Juga: Susunan Pemain Java United vs Persib Bandung: Ciro Alves Starter, Teja Paku Alam Comeback!

Mengutip Kompas.com, Habiburokhman meluruskan pemahaman publik dengan menegaskan bahwa sanksi pidana mati tetap berlaku sah di Indonesia di bawah payung hukum Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru, yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang resmi diberlakukan efektif pada tahun 2026.

"Jangan dianggap hukuman mati tidak ada, ya," tegas Habiburokhman kepada awak media.

Ia menjelaskan bahwa penegasan dalam RUU Perampasan Aset kelak akan mengacu pada koridor regulasi yang sudah berjalan, termasuk penetapan kriteria dan syarat penerapannya secara spesifik—seperti tindakan korupsi yang dilakukan di tengah situasi bencana alam nasional atau krisis ekonomi mendalam.

Penyerahan DIM dan 8 Poin Kunci dari Pemerintah

Pada hari yang sama, langkah pembahasan RUU Perampasan Aset mengalami kemajuan signifikan setelah pemerintah secara resmi menyerahkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) kepada Komisi III DPR RI.

Penyerahan berkas strategis tersebut dihadiri langsung oleh jajaran pejabat tinggi kementerian, di antaranya Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej, Wakil Menteri Sekretaris Negara Bambang Eko Suhariyanto, Wakil Menteri PANRB Purwadi Arianto, serta Wakil Menteri Keuangan Juda Agung.

Wakil Menteri Hukum, Edward Omar Sharif Hiariej, menyatakan kesiapan penuh dari pihak eksekutif untuk mendalami setiap klausul dalam RUU tersebut bersama legislatif.

Dokumen DIM yang disodorkan pemerintah mencakup delapan poin utama yang menjadi fondasi penegakan hukum perampasan aset di Indonesia:

Cakupan Perampasan Aset: Penentuan jenis dan kriteria aset yang dapat disita oleh negara.
Mekanisme Pidana: Tata cara perampasan aset berdasarkan putusan pidana inkrah.
Mekanisme Non-Pidana: Skema perampasan aset tanpa melalui putusan pidana (non-conviction based asset forfeiture).
Perlindungan Pihak Ketiga: Jaminan perlindungan hak bagi pihak ketiga yang beriktikad baik.
Tata Kelola Aset: Prosedur penyimpanan, pengelolaan, dan pelelangan barang sitaan.
Kerja Sama Internasional: Mekanisme melacak serta merampas aset hasil kejahatan yang dilarikan ke luar negeri.
Penguatan Lembaga Eksekutor: Penegasan wewenang aparat penegak hukum dalam mengeksekusi aset.
Pembentukan Badan Pengawas: Pembentukan Badan Pengawas Perampasan Aset independen guna memastikan transparansi pengelolaan.

Prospek Pembahasan RUU Perampasan Aset

Dengan diserahkannya dokumen DIM tersebut, pembahasan RUU Perampasan Aset kini resmi memasuki tahap pendalaman substansi secara intensif antara DPR dan pemerintah.

Integrasi antara ancaman hukuman mati dan perampasan aset secara masif diharapkan dapat memberikan efek jera (deterrent effect) yang maksimal, sekaligus memulihkan kerugian keuangan negara akibat praktik korupsi di Tanah Air. (*)

Editor : Mahendra Aditya

DPR Tegaskan Hukuman Mati Bagi Koruptor Masuk Penajaman Substansi RUU Perampasan Aset

Penyerahan DIM dan 8 Poin Kunci dari Pemerintah

Prospek Pembahasan RUU Perampasan Aset

Artikel Terkait

RUU Perampasan Aset Dikebut, Kejaksaan Usulkan Pemblokiran hingga Penyitaan Harus Lewat Pengadilan

RUU Perampasan Aset Ditargetkan Disahkan 15 Desember 2026, Sejumlah Poin Masih Diperdebatkan

Habiburokhman Ingatkan RUU Perampasan Aset, Kepastian Hukum Harus Dijaga

Berita Terkini

Populer