Habiburokhman Ingatkan RUU Perampasan Aset, Kepastian Hukum Harus Dijaga
RADAR KUDUS – Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menegaskan bahwa penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset harus mampu menyeimbangkan efektivitas pengembalian aset hasil kejahatan dengan perlindungan terhadap kepastian hukum.
Menurutnya, menjaga kedua aspek tersebut menjadi tantangan penting bagi para pembentuk undang-undang.
Ia menilai, RUU Perampasan Aset memiliki potensi besar untuk memperkuat upaya pemberantasan kejahatan ekonomi di Indonesia.
Meski demikian, penerapan instrumen hukum modern yang dikembangkan melalui bantuan atau asistensi internasional tidak dapat langsung dianggap sebagai jaminan keberhasilan.
Habiburokhman mengingatkan bahwa setiap kebijakan hukum perlu disesuaikan dengan kondisi kelembagaan, sistem peradilan, dan kebutuhan nasional.
Tanpa perencanaan yang matang, aturan yang dimaksudkan untuk memperkuat penegakan hukum justru berisiko mengurangi kepastian hukum serta mengancam prinsip demokrasi.
“Tanpa kehati-hatian, instrumen ini justru rentan berubah menjadi bumerang yang menggerus kepastian hukum dan demokrasi,” kata Habiburokhman dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Senin.
Habiburokhman menjelaskan, pengalaman sejumlah negara menunjukkan bahwa penggunaan undang-undang hasil asistensi internasional tidak selalu menghasilkan efektivitas yang diharapkan dalam pengembalian aset.
Ia mencontohkan Nigeria yang pada 2022 mengesahkan undang-undang mengenai pemulihan dan pengelolaan aset.
Regulasi tersebut mengadopsi mekanisme perampasan aset tanpa harus didahului putusan pidana atau non-conviction based forfeiture (NCB), termasuk pengaturan mengenai pembuktian terbalik.
