Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Prabowo Pangkas Jumlah BUMN Jadi 250 Perusahaan, Pastikan Tak Ada PHK

N
Penulis: Nabila Agustin❯
Pidato Prabowo saat menutup Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia (KSTI) 2026 di Jakarta (generated by AI)
Pidato Prabowo saat menutup Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia (KSTI) 2026 di Jakarta (generated by AI)

Advertisement

RADAR KUDUS – Presiden Prabowo Subianto mempercepat reformasi besar-besaran terhadap Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan memangkas jumlah perusahaan negara dari lebih dari 1.000 entitas menjadi sekitar 250 perusahaan.

Kebijakan tersebut dilakukan untuk menciptakan BUMN yang lebih efisien, transparan, sehat secara finansial, dan mampu memberikan kontribusi lebih besar bagi perekonomian nasional.

Pernyataan itu disampaikan Presiden Prabowo saat menutup Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia (KSTI) 2026 di Jakarta, Ahad (28/6/2026).

Advertisement

"Dari seribu lebih BUMN, sekarang kita sudah tutup lebih dari 200. Nantinya kita akan bikin tinggal sekitar 300," ujar Prabowo.

Dalam kesempatan tersebut, Prabowo juga menanyakan kepada Chief Operating Officer (COO) Danantara sekaligus Kepala Badan Pengelola (BP) BUMN, Dony Oskaria, mengenai target akhir jumlah perusahaan BUMN.

Dony menyebut jumlah BUMN nantinya akan dipangkas hingga sekitar 250 perusahaan.

Advertisement

"Ujungnya nanti sekitar 250, Pak," kata Dony.

Menanggapi hal itu, Prabowo menilai langkah perampingan sangat diperlukan karena selama ini banyak BUMN membebani keuangan negara akibat tingginya biaya operasional.

"Bayangkan, lebih dari 750 kita tutup. Ini uang rakyat semua. Perusahaan tidak untung, hanya bayar overhead," tegas Prabowo.

Presiden menargetkan transformasi dan rasionalisasi BUMN dapat diselesaikan dalam dua tahun ke depan.

Advertisement

Artikel Terkait

Penyadapan dan Ancaman Terhadap Kebebasan Sipil: Di Mana Batas Kewenangan Negara?

Penyadapan dan Ancaman Terhadap Kebebasan Sipil: Di Mana Batas Kewenangan Negara?

an menyampaikan pikiran, demokrasi sesungguhnya sedang menghadapi persoalan serius. Oleh karena itu, pertanyaan tentang batas kewenangan negara dalam melakukan penyadapan harus terus diajukan. Bukan untuk melemahkan neg

Bukan Hanya Sadap HP Prabowo, Tiga Tersangka Sasar Tokoh Politik hingga Pengusaha

Bukan Hanya Sadap HP Prabowo, Tiga Tersangka Sasar Tokoh Politik hingga Pengusaha

Dugaan aksi penyadapan yang diungkap Bareskrim Polri ternyata memiliki sasaran luas. Tidak hanya nomor telepon Presiden RI Prabowo Subianto, tiga orang tersangka berinisial LSP, AS, dan EH juga diduga menyadap komunikasi

Sadap Nomor HP Presiden Prabowo, Polri Tetapkan Tiga Tersangka

Sadap Nomor HP Presiden Prabowo, Polri Tetapkan Tiga Tersangka

Bareskrim Polri menetapkan tiga orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan akses ilegal dan penyadapan nomor telepon Presiden RI Prabowo Subianto serta sejumlah pejabat negara. Ketiga tersangka masing-masing berinisial L

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer