Penyadapan dan Ancaman Terhadap Kebebasan Sipil: Di Mana Batas Kewenangan Negara?
Oleh: Adnan Ahmad (Dosen UIN Walisongo Semarang)
DI tengah perkembangan teknologi digital yang semakin pesat, penyadapan menjadi salah satu instrumen yang dapat digunakan negara untuk menjaga keamanan, mencegah kejahatan, dan mengungkap berbagai tindak pidana.
Melalui teknologi komunikasi, aktivitas seseorang dapat dipantau, percakapan dapat direkam, dan pertukaran informasi dapat ditelusuri. Dalam konteks tertentu, kemampuan tersebut memang diperlukan, terutama untuk menghadapi kejahatan serius seperti terorisme, korupsi, perdagangan narkotika, kejahatan siber, dan ancaman terhadap keamanan nasional.
Namun, di balik manfaatnya, penyadapan menyimpan persoalan mendasar: sampai sejauh mana negara berhak memasuki ruang privat warga negara?
Pertanyaan tersebut bukan sekadar persoalan teknis penegakan hukum, melainkan menyangkut prinsip fundamental negara demokrasi. Negara memang memiliki kewenangan untuk melindungi masyarakat, tetapi kewenangan itu tidak boleh berubah menjadi kekuasaan tanpa batas.
Ketika komunikasi pribadi dapat diawasi tanpa alasan yang jelas, tanpa prosedur yang ketat, dan tanpa mekanisme pertanggungjawaban, penyadapan berpotensi menjadi instrumen pengawasan yang mengancam kebebasan sipil.
Dalam negara hukum, kekuasaan tidak boleh dijalankan hanya berdasarkan alasan bahwa negara memiliki kemampuan untuk melakukannya. Setiap tindakan pemerintah harus memiliki dasar hukum, tujuan yang sah, serta batas kewenangan yang dapat diuji. Dengan demikian, persoalan utama penyadapan bukan semata-mata apakah negara boleh melakukan pengawasan, melainkan bagaimana pengawasan tersebut dilakukan, siapa yang berwenang memberikan izin, dan mekanisme apa yang tersedia untuk mencegah penyalahgunaan.
Baca Juga: Bareskrim Ungkap Modus Kasus Penyadapan Prabowo, Ada Dugaan Penghapusan File Hasil Sadapan
Antara Keamanan Negara dan Hak Privasi
Keamanan merupakan salah satu tanggung jawab utama negara. Tanpa keamanan, kehidupan sosial, aktivitas ekonomi, dan penyelenggaraan demokrasi akan menghadapi berbagai ancaman. Oleh karena itu, penggunaan teknologi penyadapan dalam penegakan hukum dapat dibenarkan sepanjang dilakukan untuk kepentingan yang sah dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Akan tetapi, keamanan tidak boleh dipertentangkan secara mutlak dengan kebebasan. Negara yang demokratis justru dituntut mampu menghadirkan keduanya secara seimbang. Perlindungan keamanan harus berjalan seiring dengan penghormatan terhadap hak-hak konstitusional warga negara.
Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 menjamin hak setiap orang atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda. Sementara itu, Pasal 28F menjamin hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi. Kedua ketentuan tersebut memberikan landasan konstitusional bahwa ruang komunikasi dan kehidupan pribadi warga negara bukanlah wilayah yang dapat dimasuki secara sewenang-wenang.
Memang, Pasal 28J UUD 1945 memungkinkan pembatasan hak dan kebebasan melalui undang-undang untuk menjamin pengakuan serta penghormatan terhadap hak orang lain dan memenuhi tuntutan yang adil berdasarkan pertimbangan moral, nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam masyarakat demokratis.
Namun, ketentuan tersebut tidak dapat ditafsirkan sebagai legitimasi bagi negara untuk melakukan pengawasan tanpa batas. Artinya, penyadapan harus memenuhi prinsip legalitas, kebutuhan, dan proporsionalitas. Tindakan tersebut harus mempunyai dasar hukum yang jelas, benar-benar diperlukan untuk mencapai tujuan yang sah, dan tidak boleh melampaui kebutuhan yang hendak dicapai.
