
RADAR KUDUS - Proses pengangkatan calon aparatur sipil negara (CASN) tahun 2024 menunjukkan perkembangan signifikan.
Berdasarkan data Badan Kepegawaian Negara (BKN), hampir seluruh formasi CPNS telah siap diangkat.
Hingga akhir Agustus 2025, tercatat 99,72 persen CPNS telah menyelesaikan proses administrasi dan menunggu penerbitan Surat Keputusan (SK) pengangkatan.
Baca Juga: Kontrak Akan Berakhir, Bagaimana Nasib PPPK Angkatan Pertama di Blora?
Sementara itu, untuk formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahap pertama, 87,68 persen calon aparatur sudah menerima SK resmi.
Angka ini menandakan sebagian besar kebutuhan tenaga kerja pemerintah melalui jalur PPPK tahap I telah terpenuhi.
Namun, kondisi berbeda terjadi pada PPPK tahap kedua. Dari total 185.800 formasi yang dibuka, baru 25,42 persen usulan yang masuk ke BKN.
Lebih rendah lagi, hanya 8,47 persen usulan yang sudah sampai pada tahap penerbitan SK.
Target September, BKN Kejar Progres
Kepala BKN, Zudan Arif, menegaskan pihaknya sedang mengejar percepatan agar seluruh usulan PPPK tahap kedua bisa diajukan paling lambat pada September 2025.
Hal ini diungkapkan Zudan dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR RI, Senin (25/8/2025).
“Kami terus berupaya agar PPPK tahap dua ini bisa dipercepat. Target kami, seluruh usulan bisa diajukan pada bulan September,” ujar Zudan.
Menurutnya, keterlambatan proses pengusulan bukan semata-mata akibat faktor administrasi di BKN.
Ada beberapa kendala yang muncul di instansi maupun daerah penyelenggara seleksi.
Kendala: Anggaran dan Optimalisasi Tahap Pertama
Zudan menjelaskan bahwa sebagian instansi pemerintah meminta penundaan pengangkatan PPPK tahap kedua.
Alasannya beragam, mulai dari keterbatasan anggaran hingga upaya memaksimalkan hasil seleksi PPPK tahap pertama.
“Terdapat instansi yang menganjurkan penundaan seleksi PPPK tahap kedua karena terkendala anggaran dan ingin terlebih dahulu memaksimalkan hasil seleksi PPPK tahap pertama,” paparnya.
Situasi ini membuat distribusi formasi PPPK tahap kedua berjalan lambat. Padahal, formasi yang tersedia cukup besar untuk mengakomodasi kebutuhan tenaga kerja di berbagai sektor pemerintahan, termasuk pendidikan, kesehatan, dan administrasi.
Baca Juga: PPPK Paruh Waktu 2025: Gaji Menggiurkan, Jalan Tengah Honorer Menuju Status ASN
Rapat Rutin untuk Pemantauan
Untuk mempercepat progres, BKN rutin menggelar rapat dengan instansi terkait. Rapat ini bertujuan untuk memantau langsung perkembangan usulan, sekaligus mengidentifikasi instansi mana saja yang masih belum maksimal dalam mengajukan nama-nama calon pegawai.
“Dari rapat rutin tersebut, kami bisa mengetahui daerah mana yang masih lambat pengusulannya, dan kementerian mana yang juga belum maksimal,” jelas Zudan.
BKN juga menegaskan komitmennya untuk segera memproses pengajuan usulan yang sudah masuk.
Setelah diverifikasi, nama-nama yang diusulkan akan langsung diproses untuk pembuatan Nomor Induk Pegawai (NIP), sebelum akhirnya diterbitkan SK pengangkatan.
Baca Juga: Update Usulan PPPK Paruh Waktu Grobogan, Kini Jadi 3.556 Non-ASN
Harapan Penyelesaian Tepat Waktu
Dengan sisa waktu menuju akhir tahun anggaran, BKN menargetkan seluruh proses pengangkatan CASN, baik CPNS maupun PPPK, dapat dirampungkan sesuai jadwal.
Pemerintah berharap langkah ini dapat menjawab kebutuhan tenaga kerja di berbagai instansi, sekaligus memperkuat layanan publik.
Meski demikian, pemerintah daerah maupun kementerian diminta untuk lebih proaktif dalam mengajukan usulan agar tidak terjadi keterlambatan lebih lanjut.
Zudan menegaskan, tanpa dukungan penuh dari instansi penyelenggara, target percepatan sulit tercapai.
Baca Juga: Besaran Gaji PPPK Paruh Waktu 2025 Disesuaikan dengan UMP Setiap Provinsi, Begini Aturannya
“Kami berharap semua instansi mempercepat proses agar kebutuhan tenaga aparatur segera terpenuhi. Ini penting untuk menjaga kualitas pelayanan publik di lapangan,” tegasnya.



