Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Update Usulan PPPK Paruh Waktu Grobogan, Kini Jadi 3.556 Non-ASN

I
TEKEN KONTRAK: Sejumlah calon PPPK Grobogan saat teken kontrak di BKPPD Grobogan.
TEKEN KONTRAK: Sejumlah calon PPPK Grobogan saat teken kontrak di BKPPD Grobogan.

GROBOGAN Jumlah tenaga non-ASN di Kabupaten Grobogan yang diusulkan masuk dalam skema Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu mengalami perubahan.


Advertisement

Dari semula 3.578 orang, kini resmi menjadi 3.556 orang setelah dilakukan verifikasi ulang.

Kepala BKPPD Grobogan, Padma Saputra, menjelaskan terdapat 22 orang yang tidak dapat diusulkan.

Rinciannya, tiga orang meninggal dunia dan 19 orang sudah tidak aktif bekerja.

Advertisement

“Setelah dilakukan kroscek antar-OPD, jumlah yang diusulkan menjadi 3.556 tenaga non-ASN,” terangnya, Sabtu (23/8).

Dari total tersebut, sebanyak 763 orang merupakan tenaga guru, 194 tenaga kesehatan, dan 2.559 tenaga teknis.

Pada formasi guru, satu orang tercatat dalam basis data BKN dan 762 lainnya lulusan PPG nonbasis data.

Advertisement

Untuk tenaga kesehatan, terdapat 15 orang dalam basis data BKN serta 179 nonbasis data.

Sementara itu, formasi teknis terdiri atas 1.179 orang dalam basis data dan 1.420 nonbasis data.

Kini, seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) telah menyerahkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) kepada BKPPD Grobogan.

Dokumen tersebut kemudian akan diteruskan kepada Bupati Grobogan untuk mendapatkan persetujuan, sebelum akhirnya disampaikan ke Kementerian PAN-RB pada Senin (25/8).

Bupati Grobogan dijadwalkan menandatangani dokumen tersebut sebagai bentuk tanggung jawab daerah sebelum diteruskan ke pusat.

“Setelah itu akan masuk ke tahap pemberkasan. Targetnya Oktober sudah selesai sehingga kontrak bisa segera ditandatangani,” ungkap Padma.

Ia menambahkan, kontrak PPPK paruh waktu berlaku minimal satu tahun dan maksimal lima tahun.

Adapun besaran upah masih menyesuaikan dengan nominal yang diterima saat ini, dengan perhitungan berdasarkan kemampuan keuangan daerah.

"Nominalnya minimal sama dengan yang diterima sebelumnya. Untuk kenaikan masih menunggu kebijakan pusat,” jelasnya.

Meski begitu, BKPPD Grobogan optimistis seluruh proses PPPK paruh waktu bagi tenaga non-ASN dapat dituntaskan pada tahun ini. (int)

Advertisement

Artikel Terkait

PDAM Grobogan Gandeng UGM, Bidik Sumber Air Tanah untuk Atasi Krisis Air Bersih

PDAM Grobogan Gandeng UGM, Bidik Sumber Air Tanah untuk Atasi Krisis Air Bersih

GROBOGAN – Upaya mencari sumber air baku baru untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat Grobogan terus dilakukan. Kali ini, Perumdam Purwa Tirta Dharma menggandeng Universitas Gadjah Mada (UGM) untuk mengeksploras

UMK Grobogan 2027 Diusulkan Naik, Segini Besarannya

UMK Grobogan 2027 Diusulkan Naik, Segini Besarannya

UMK Grobogan 2027 Diusulkan Naik, Segini Besarannya

Lahan 6,8 Hektare Disiapkan, Sekolah Rakyat Grobogan Dibidik Dibangun Tahun Depan

Lahan 6,8 Hektare Disiapkan, Sekolah Rakyat Grobogan Dibidik Dibangun Tahun Depan

GROBOGAN – Rencana pembangunan Sekolah Rakyat (SR) di Kabupaten Grobogan terus dimatangkan. Pemkab telah menyiapkan lahan seluas 6,8 hektare yang kini sudah mengantongi sertifikat hak pakai.  Meski begitu, pembangunan

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer