Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu (DPMPTSP) Revlisianto Subekti menjelaskan MPP sendiri kemungkinan bisa digelar dan dioperasikan pada Februari 2022. Tetapi sebelum benar-benar digunakan, terlebih dahulu digelar serangkaian persiapan panjang.
“Di antaranya akan ada simulasi operasional MPP. Kemungkinan akan dilakukan bulan Januari 2021. Simulasi ini penting agar saat pelaksanaan akan benar-benar dapat melayani masyarakat dengan baik,” katanya.
Kelak hampir semua OPD yang memiliki pelayanan publik dapat dilayani di MPP. Saat ini, pihaknya tinggal menunggu konfirmasi dari Imigrasi, BPOM dan Pertanahan untuk memastikan keikutsertaan mereka di MPP.
“Selain itu kami juga masih menyiapkan alur pelayanan mulai dari kedatangan warga hingga legalitas perizinan dikeluarkan. Unit layanan yang mempunyai interaksi lebih banyak ke publik akan mendapat alokasi ruangan yang lebih besar. Layanan jenis tersebut misalnya Dukcapil dan Samsat. Yang tentu akan berbeda dengan BPOM atau imigrasi yang mungkin sedikit interaksi dengan masyarakat,” tambahnya.
Pekerjaan rumah lainnya yakni menyediakan teknologi informasi yang memadai. Pasalnya, sebagian besar layanan dilakukan secara online.
“Misalnya, ada perizinan yang izinnya dilakukan pemberitahuannya melalui email. Disiapkan pula satu ruangan untuk pemohon izin untuk melengkapi persyaratan, serta didukung petugas yang membantu bila ditemukan kesulitan,” ujarnya.
Berbagai persiapan yang dilakukan itu penting seiring dengan tahap penyelesaian bangunan dua lantai. Selain faktor utilitas, konsep MPP diharapkan memberikan kenyamanan terhadap masyarakat yang dilayani. “Kami upayakan agar pelayanan efektif dan efisien,” tegasnya. (mal) Editor : Ali Mustofa