Kepatuhan Pajak Kendaraan Kudus Tetap Tinggi, Triwulan Pertama Capai Target

KOTA – Upaya menjaga pendapatan daerah dari sektor pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Kudus menunjukkan tren positif pada triwulan pertama 2026.

Meski sempat viral, muncul ajakan di media sosial untuk tidak membayar pajak, tingkat kepatuhan masyarakat di Kudus tetap terjaga dan tidak berdampak signifikan terhadap realisasi penerimaan. 

Kasi Pelayanan Pajak Daerah Samsat Kudus, Agus Praviantho, menjelaskan bahwa Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) masih menjadi sumber utama Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Jawa Tengah.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menargetkan penerimaan PKB sebesar Rp 4,585 triliun pada 2026. 

Dari target tersebut, Kabupaten Kudus mendapatkan porsi sebesar Rp 145 miliar.

Hingga akhir triwulan pertama per 31 Maret 2026, realisasi PKB di Kudus telah mencapai Rp 28,519 miliar atau sekitar 20 persen dari target yang ditetapkan. 

“Capaian ini melampaui target triwulan pertama yang ditetapkan sebesar 15,65 persen. Artinya, kinerja penerimaan pajak di Kudus cukup baik dan menunjukkan kepatuhan masyarakat masih tinggi,” ujar Agus.

Selain PKB, penerimaan dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) juga menunjukkan hasil positif.

Dari target Rp 71,8 miliar, realisasi hingga akhir Maret mencapai Rp 15,425 miliar atau sebesar 21,46 persen. 

Agus mengakui, pada Februari hingga Maret sempat beredar ajakan di media sosial yang mendorong masyarakat untuk menunda atau bahkan tidak membayar pajak kendaraan.