Kudus Ajukan Rp 85 M ke Kementerian PU Untuk Jalan dan Jembatan
KUDUS – Minimnya anggaran daerah membuat Pemerintah Kabupaten Kudus bergantung pada sokongan pusat untuk memastikan pembangunan infrastruktur tetap berjalan pada 2026.
Pemkab Kudus resmi mengajukan pembiayaan sebesar Rp 85 miliar kepada Kementerian Pekerjaan Umum untuk membangun dua ruas jalan dan tiga jembatan vital.
Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kudus, Harry Wibowo, menjelaskan bahwa tahun depan alokasi anggaran untuk infrastruktur terpangkas signifikan akibat penurunan dana transfer ke daerah (TKD).
Kondisi itu membuat pengajuan dukungan ke pemerintah pusat menjadi opsi utama agar proyek strategis tak mandek.
“Ada dua ruas jalan dan tiga jembatan yang kami usulkan pembangunannya. Total kebutuhan kurang lebih Rp 85 miliar,” ujar Harry, belum lama ini.
Salah satu pengajuan terbesar adalah pembangunan lanjutan Jalan R Agil Kusumadya sesi dua, dengan kebutuhan anggaran sekitar Rp 20 miliar.
Ruas sepanjang 1,4 kilometer itu akan dibangun lebih panjang dibanding sesi pertama yang hanya 1,1 kilometer, serta dilebarkan hingga 17 meter untuk meningkatkan kapasitas lalu lintas.
Proyek lainnya adalah perbaikan Jalan Kudus–Kaliwungu yang berstatus jalan provinsi.
Menurut Harry, seluruh pembiayaan diusulkan ke pemerintah pusat dengan nilai sekitar Rp 15 miliar.
Ruas ini merupakan jalur penghubung antarkecamatan yang cukup padat dan membutuhkan peningkatan kualitas.
Selain dua pembangunan jalan, Pemkab Kudus juga mengajukan perbaikan tiga jembatan yang dinilai krusial bagi mobilitas masyarakat.
Pertama, Jembatan Merah di Desa Tanjungrejo, Kecamatan Jekulo, dengan estimasi kebutuhan Rp 15 miliar.
Kedua, Jembatan Braholo di Desa Hadiwarno, Kecamatan Mejobo, dengan nilai Rp 10 miliar.
“Satu lagi ialah jembatan penghubung Desa Cranggan–Tergo di Kecamatan Dawe menuju Kabupaten Pati. Anggarannya sekitar Rp 25 miliar, karena jembatan ini lebih panjang dan lebar dibanding yang lain,” jelas Harry.
Ia berharap seluruh usulan dapat diakomodasi Kementerian PU agar proyek pembangunan tidak tertunda.
“Kami sangat berharap dukungan pemerintah pusat. Tanpa itu, alokasi anggaran di tahun depan sangat minim sehingga pembangunan infrastruktur berisiko terhambat,” ungkapnya. (dik)
