Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Ini Nasib Koperasi Desa Merah Putih, Yakini November Beroperasi

Z
Penulis: Zainal Abidin RK❯

 

BERI DUKUNGAN: Sekretaris PPKD Kudus, Moh Khanafi memberikan keterangan untuk perkembangan KDMP.
BERI DUKUNGAN: Sekretaris PPKD Kudus, Moh Khanafi memberikan keterangan untuk perkembangan KDMP.

KEBERADAAN Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di Kabupaten Kudus belum beroperasi seluruhnya. Progam penguatan ekonomi dari Presiden Prabowo ini rencananya akan dijalankan pada pertengahan November atau bulan ini.


Advertisement

Sekretaris Paguyuban Persaudaraan Kepala Desa (PPKD) Kabupaten Kudus Moh. Khanafi yang juga Kepala Desa Ngembal Kulon, mengatakan pembentukan koperasi desa merah putih telah diselesaikan oleh 123 desa di Kudus.

Dia menjelaskan, seluruh desa di Kabupaten Kudus telah mengurus segala administrasi pembentukan KDMP. Artinya telah mendapatkan badan hukum dan mengantongi izin.

“Di 2026, koperasi desa merah putih harus kelihatan ekosistemsinya, setelah dibentuk dan administrasinya disiapkan, jadi tinggal menjalankan usahanya,” katanya.

Advertisement

Dia menjelaskan, dalam menjalankan usaha KDMP ini, pemerintah desa mendukung jalannya operasinal. Salah satunya dengan dukungan alokasi 30 persen anggaran dari dana desa.

Dukungan anggaran ini diharapkan agar koperasi di tingkat desa tersebut berjalan dengan maksimal.

”Kalau untuk peminjaman ke bank kami perlu kajian yang matang terlebih dahulu. Bisnisnya harus berjalan terlebih dahulu bagaimana ke depannya,” katanya.

Advertisement

Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kudus, Famny Dwi Arfana menyatakan pembangunan gedung operasional koperasi desa merah putih akan dilakukan melalui PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero).

Mengacu pada Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 17 Tahun 2025 menugaskan PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero) untuk memimpin percepatan pembangunan fisik KDMP.

”Ada Inpres yang mengatur sampai ditunjuk PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero) untuk membangun gedung, gudang, pelayanan di kopdes, ini ditunjuk langsung dari pusat untuk pelaksanaan pembangunan,” katanya.

Terkait pembangunan KDMP di Kabupaten Kudus memang diakui belum semua terlaksana. Namun ada 10 desa yang akan didampingi sebagai percontohan dan diharapkan program tersebut bisa terlaksana pada 2026 mendatang.

Kepala Desa Ngembal Kulon, Moh. Khanafi menyebut, desa telah bersiap untuk mengoperasionalkan KDMP pada pertengahan November mendatang. Salah satunya di Desa Ngembal Kulon.

Dia menjelaskan, seluruh administrasi pembentukan, hingga izin operasional dipastikan telah siap. Begitu juga dengan lokasi tempat di mana KDMP ini akan beroperasi.

”Rencananya akan tempatkan di pinggir jalan lingkar timur, kami bersyukur lokasinya strategis,” katanya.

Selain itu, kata Khanafi pihaknya telah menyiapkan bisnis plan terkait usaha apa yang akan dijalankan di KDMP Ngembal Kulon.

Jenis usaha pada KDMP di desanya ini berupa, unit lini usaha yang paling diminati warga adalah unit simpan pinjam dan penyediaan kebutuhan pokok desa. Antara lain seperti gas elpiji 3 kilogram dan pupuk bersubsidi.

“Di desa saya, akan mulai usaha sebagai pengecer elpiji 3 kilogram. Rencananya, pekan kedua November 2025 sudah jalan, dimulai dengan 25 tabung gas,” katanya.

 

Khanafi memastikan keberadaan Kopdes tidak akan menimbulkan persaingan dengan pengecer yang sudah ada selama ini. Setiap pangkalan elpiji nantinya akan disinergikan melalui data terintegrasi, agar distribusi tetap tertib dan merata.

Fungsi dan keberadaan Kopdes Merah Putih bukan hanya untuk pemerintah desa hingga pengurus semata.  Keberadaan Kopdes ini melainkan harus memberikan manfaat langsung bagi masyarakat sebagai anggota koperasi.

Di sisi lain, persiapan telah dilakukan oleh pemerintah desa Tanjungrejo dan pengurus koperasi. Lahan Kopdes Merah Putih ini telah disiapkan dan akan dibangun. (gal/zen)

Advertisement

Artikel Terkait

Penyadapan dan Ancaman Terhadap Kebebasan Sipil: Di Mana Batas Kewenangan Negara?

Penyadapan dan Ancaman Terhadap Kebebasan Sipil: Di Mana Batas Kewenangan Negara?

an menyampaikan pikiran, demokrasi sesungguhnya sedang menghadapi persoalan serius. Oleh karena itu, pertanyaan tentang batas kewenangan negara dalam melakukan penyadapan harus terus diajukan. Bukan untuk melemahkan neg

Bukan Hanya Sadap HP Prabowo, Tiga Tersangka Sasar Tokoh Politik hingga Pengusaha

Bukan Hanya Sadap HP Prabowo, Tiga Tersangka Sasar Tokoh Politik hingga Pengusaha

Dugaan aksi penyadapan yang diungkap Bareskrim Polri ternyata memiliki sasaran luas. Tidak hanya nomor telepon Presiden RI Prabowo Subianto, tiga orang tersangka berinisial LSP, AS, dan EH juga diduga menyadap komunikasi

Sadap Nomor HP Presiden Prabowo, Polri Tetapkan Tiga Tersangka

Sadap Nomor HP Presiden Prabowo, Polri Tetapkan Tiga Tersangka

Bareskrim Polri menetapkan tiga orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan akses ilegal dan penyadapan nomor telepon Presiden RI Prabowo Subianto serta sejumlah pejabat negara. Ketiga tersangka masing-masing berinisial L

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer