Bawaslu Kudus Ungkap Sepuluh Kerawanan Akurasi Data Pemilih, Berikut Daftarnya!

KUDUS - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Kudus ungkap 10 kerawanan akurasi data pemilih.
Temuan data ini ditemukan pada sub tahapan pencocokan penilitan (Coklit).
Ketua Bawaslu Kudus, Moh Wahibul Minan mengatakan, pihaknya telah melakukan pengawasan proses Coklit yang dilaksanakan PPS.
Pengawasan ini diharapkan agar sesuai ketentuan dan regulasi yang berlaku.
Minan menambahkan, adanya 10 kerawanan akurasi data pemilih pada sub tahapan Coklit.
Kerawanan yang pertama adalah pemilih sulit untuk didatangi secara langsung. Dia mencontohkan seperti para perantau.
”Kedua, masih ada pemilih yang memiliki permasalahan dengan administrasi kependudukan,” tutur Minan,” katanya.
Dia menjabarkan beberapa masalah administrasi kependudukan.
Antara lain, berada di wilayah perbatasan, pemilik KTP ganda yang berada di wilayah pemekaran, pemilih yang sudah berusia 17 tahun, namun belum melakukan perekaman KTP-el.
Selain itu, sudah meninggal dunia, namun tidak dapat dibuktikan dengan surat kematian dari kepala desa.
Tidak diketahui keberadaannya berdasarkan data penduduk wilayah setempat, serta masyarakat yang tidak memiliki identitas.
”Kerawanan berikutnya adalah pemilih yang memenuhi syarat tetapi belum terdaftar dalam daftar pemilih, kemudian pemilih yang tidak memenuhi syarat tetapi masih terdaftar dalam daftar pemilih,” kata Minan.
Kelima, adanya pemilih yang pindah domisili namun belum menyelesaikan urusan administrasi perpindahan domisili. Potensi kerawanan lain yakni data tidak sesuai.
“Data pemilih tidak sesuai antara data di Form Model A Daftar Pemilih dengan data yang tertera pada KTP-el, Kartu Keluarga, dan/atau Identitas Kependudukan Digital (IKD) di TPS yang bersangkutan,” imbuhnya.
Kerawanan selanjutnya, adanya pemilih penyandang disabilitas yang tidak tercatat dalam kolom ragam disabilitas.
Selanjutnya pemilih yang beralih status TNI/Polri dari/ke masyarakat sipil, pemilih yang menghuni rumah tahanan/lembaga pemasyarakatan, dan Warga Negara Asing (WNA) yang masih tercantum dalam daftar pemilih.
Guna menekan kerawanan ini, pengawasan secara melekat perlu dilakukan terhadap Pantarlih yang sedang bekerja dari pintu ke pintu. (gal/him)



