Begini Langkah Pemkab Kudus Percepat Penyerapan Anggaran APBD 2024

KUDUS - Penjabat (Pj) Bupati Kudus, M. Hasan Chabibie akan mempercepat penyerapan anggaran APBD 2024.
Pemkab Kudus akan membentuk tim akselerasi untuk pemaksimalan pelaksanaan program kerja.
Pj Bupati Kudus M. Hasan Chabibie mengakui adanya serapan anggaran yang cukup lamban. Hal ini dikarenakan faktor kehati-hatian dalam melakukan pekerjaan di tiap OPD.
Pasalnya pada tahun anggaran 2023 Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan sebuah temuan di OPD.
Atas hal ini, OPD terkait diminta untuk mengembalikan uang negara.
Hasan menyebut, salah satu dinas yang mendapat sorotan adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kudus.
Serta Disnaker Perinkop dan UKM. Di kedua OPD tersebut sedang ada pelaksanaan pekerjaan fisik.
”Dari temuan itu kurang lebih di PUPR kalau tidak salah Rp 4,9 miliar. Di SIHT juga ada temuan dan harus dikembalikan,” terangnya.
Hasan menambahkan, dari temuan BPK tersebut terkait persoalan volume pada pekerjaan fisik. Serta belum optimalnya E-katalog lokal.
Hal ini dianggap oleh BPK sebagai temuan, karena ditengarai ada harga yang belum sesuai.
Di sisi lain, kata Hasan BPK memberikan berbagai rekomendasi kepada Pemkab Kudus.
Salah satunya, perbaikan dari segi kualitas agar tidak dikurangi. Sementara perbaikan E-Katalog lokal.
”Dengan adanya E-katalog lokal ini kami harapakan bisa memperbaiki di sini (Pekerjaan di Pemkab Kudus),” jelasnya.
Temuan BPK ini dijadikan Pj bupati Kudus, agar dijadikan pijakan dan kehati-hatian dalam melaksanakan pekerjaan pada tahun 2024 ini.
Ia berharap OPD tidak jatuh ke lubang yang sama untuk kedua kalinya.
Dari pemberitaan sebelumnya, data yang dihimpun, anggaran belanja di 33 OPD di Kabupaten Kudus dianggarkan sebesar Rp 2,32 trilun.
Sementara realisasi anggaran belanja hingga per Mei baru terserap Rp 613 miliar atau masih berjalan 26,31 persen. (gal/him)



