Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

BPD Minta Kendaraan Baru, Ketua DPRD Kudus Masan: Usul Diterima

G

 

Gema DPRD Kabupaten Kudus
Gema DPRD Kabupaten Kudus

MINTA DIPERBAHARUI: Ketua DPRD Kudus Masan menerima audiensi BPD Kabupaten Kudus yang mengusulkan pembaharuan motor dinas.
MINTA DIPERBAHARUI: Ketua DPRD Kudus Masan menerima audiensi BPD Kabupaten Kudus yang mengusulkan pembaharuan motor dinas.

KUDUS - Badan Permusyawaratan Desa (BPD) wadul kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kudus Masan.


Advertisement

Mereka meminta adanya pemberharuan kendaraan dinas serta tunjangan.

Rapat tersebut berlangsung  di Ruang Rapat Ketua lantai 2 Gedung Fraksi DPRD Kabupaten Kudus pada Senin (30/10). Audiensi ini diikuti 10 perwakilan dari BPD se Kabupaten Kudus.

Ketua DPRD Kudus, Masan mengatakan kedatangan BPD Kudus ini untuk menyampaikan aspirasinya. Serta mengajukan permohonan untuk meningkatkan aksesibilitas kerja.

Advertisement

Para ketua BPD tiap desa menyampaikan usulan penggantian kendaraan dinas.

Mereka selama ini memakai motor dinas Honda Megapro. Kendaraan itu didapatkan sejak tahun 2007.

”Mereka juga meminta pembaharuaan tunjangan gaji,” tambah Masan.

Advertisement

Masan menyampaikan, para ketua BPD ingin mendapatkan kendaraan dinas baru. Agar menunjang prasarana mereka.

Usulan tersebut diterima oleh Masan, pihaknya juga akan menyampaikan aspirasi BPD ini kepada Penjabat (Pj) bupati Kudus.

”Kami akan jadwalkan rapat audiensi bersama Pj bupati Kudus untuk membahas usulan yang disampaikan,” ungkapnya. 

Perwakilan Plt BPD Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (ABDESI) Kabupaten Kudus, Ngadimin menyatakan pihaknya mengusulkan kendraan atau motor dinas baru. Saat ini para BPD mengenakan motor dinas Honda Megapro.

”Kami usulkan diganti di 123 desa. Kendaraan itu khusus untuk ketua BPD. Kendaraan ini kami usulkan Honda PCX,” katanya.

Sementara terkait tunjangan dianggap telah cukup. Untuk ketua BPD tunjangan diterima sebesa Rp 1.650.000, sementara anggota biasa Rp 1 juta.

"Saya menunggu jadwal yang ditentukan oleh dewan untuk bertemu bupati. Seluruh kendaraan yang diusulkan ini akan digunakan kepada  kepala BPD yang ada di Kabupaten Kudus," tandasnya. (gal/*)

 

Advertisement

Artikel Terkait

ABPEDNAS Jadi Mata dan Telinga di Desa, Kejari Jepara: Perkuat Pengawasan 

ABPEDNAS Jadi Mata dan Telinga di Desa, Kejari Jepara: Perkuat Pengawasan 

Asosiasi dan keanggotaan, diharapkan mampu menghimpun informasi valid dari BPD di seluruh desa. Supaya menjadi bahan evaluasi dan pengambilan kebijakan.

Kesehatan dan Tunjangan 1.074 Anggota BPD Bertambah, Kadinsospermades Sebut Pengawasan Bagus

Kesehatan dan Tunjangan 1.074 Anggota BPD Bertambah, Kadinsospermades Sebut Pengawasan Bagus

Hasil audiensi dengan Bupati Jepara merumuskan sejumlah kebijakan, di antaranya perubahan Peraturan Bupati terkait tunjangan BPD dari sebelumnya Rp 300 ribu hingga Rp 1 juta menjadi Rp 500 ribu hingga Rp 1,5 juta.

Tunjangan BPD di Jepara Diusulkan Naik, Maksimal Rp 1,5 Juta dan Dapat BPJS Kesehatan

Tunjangan BPD di Jepara Diusulkan Naik, Maksimal Rp 1,5 Juta dan Dapat BPJS Kesehatan

Dalam perubahan tersebut, tunjangan BPD yang saat ini berada pada kisaran Rp 300 ribu hingga Rp 1 juta, diusulkan menjadi Rp 500 ribu hingga Rp 1,5 juta. Selain itu, dibahas pula tunjangan purnatugas bagi anggota BPD. 

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer