Tunjangan BPD di Jepara Diusulkan Naik, Maksimal Rp 1,5 Juta dan Dapat BPJS Kesehatan
JEPARA — Kesejahteraan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Kabupaten Jepara menjadi salah satu pembahasan utama, dalam audiensi Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (ABPEDNAS) Kabupaten Jepara bersama Bupati Jepara.
Kegiatan pada Senin (21/9) tersebut, dilakukan dalam rangka persiapan peluncuran ABPEDNAS Kabupaten Jepara.
Sekretaris DPC ABPEDNAS Kabupaten Jepara, Agus Hudallah, mengatakan hasil audiensi tersebut menghasilkan sejumlah rumusan kebijakan, yang akan ditindaklanjuti Pemerintah Kabupaten Jepara.
Di antaranya terkait rencana perubahan Peraturan Bupati (Perbup) mengenai besaran tunjangan BPD.
"Dirumuskan beberapa kebijakan. Salah satunya perubahan Perbup tentang tunjangan BPD," ujarnya.
Dalam perubahan tersebut, tunjangan BPD yang saat ini berada pada kisaran Rp 300 ribu hingga Rp 1 juta, diusulkan menjadi Rp 500 ribu hingga Rp 1,5 juta.
Selain itu, dibahas pula tunjangan purnatugas bagi anggota BPD.
Besarannya dirumuskan pada kisaran Rp 500 ribu hingga Rp 1 juta.
Agus mengatakan, pembahasan mengenai kesejahteraan BPD tersebut juga berkaitan dengan terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
Dalam PP tersebut, pimpinan dan anggota BPD berhak mendapatkan jaminan sosial bidang kesehatan dan ketenagakerjaan.
