Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Kenaikan UMK Rendah, Bupati Kudus Beri Solusi

A
Penulis: Ali Mustofa❯
MAHENDRA ADITYA/RADAR KUDUS
MAHENDRA ADITYA/RADAR KUDUS
KUDUS – Rendahnya usulan kenaikan upah minimum kabupaten (UMK) membuat Bupati Kudus HM. Hartopo prihatin. Pihaknya mempunyai terobosan agar hal tersebut tidak merugikan buruh maupun perusahaan. Yakni dengan mengambil jalan tengah. Mendorong adanya kesepakatan internal antara perusahaan dan pekerja.

Bupati Kudus HM. Hartopo menyadari, rendahnya usulan kenaikan UMK Kudus 2022 bukanlah wewenang kabupaten sepenuhnya. Sebab, mengacu pada ketetapan pemerintah provinsi tentang persentase kenaikan upah bagi buruh di Jateng. Juga Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36/2021 Tentang Pengupahan.

Berdasarkan perhitungan menggunakan formulasi dan regulasi itu, UMK Kudus diusulkan ke gubernur Jateng naik 0,09 persen saja atau hanya Rp 2.062,93. Dari UMK 2021 Rp 2.290.995,33 menjadi Rp 2.293.058,26.

”Sebenarnya itu (kenaikan UMK, Red) sangat kecil. Kasihan juga (buru). Karena kami juga ingin buruh hidupnya sejahtera. Terlebih sebagaimana usulan dari SPSI (Serikat Pekerja Seluruh Indonesia) memang tuntutannya naik 5,17 persen. Namun, ini kami minta Apindo (Asosiasi Pengusaha Indonesia) mengkoordinasikan dulu dengan pengusaha-pengusaha. Jangan sampai jadi masalah,” harapnya.

Menyikapi usulan UMK yang rendah itu, Hartopo mendorong adanya kesepakatan internal antara perusahaan dan pekerja di Kabupaten Kudus. Yang tujuannya mencari titik tengah dari kepentingan buruh dan perusahaan. Sekaligus upaya menyiasati bilamana kenaikan UMK 2022 benar-benar rendah.

”Kami lebih mengarahkan ke perundingan bipartite atau di ranah internal antara perusahaan dan pekerja. Sehingga kenaikan UMK ini lebih manusiawi,” terangnya. Bila nantinya terjadi kesepakatan, pemkab sepenuhnya akan mendukung. Selama itu dinilai tidak merugikan kedua belah pihak.

Hartopo menambahkan, pihaknya tidak bisa memberikan keputusan atau aturan yang mengikat dalam perjanjian tersebut. Dengan begitu, semua dikembalikan kepada komitmen perusaan, serikat pekerja, dan serikat pengusaha.

”Jadi, ini sifatnya kami menyarankan. Sehingga sejauh mana bisa tercapai kesepakatan itu, tergantung komitmen perusahaan. Sebab, kami juga memberikan kelonggaran bilamana ada perusahaan kecil yang mungkin akan keberatan bila persentase kenaikan tinggi,” imbuhnya.

Dengan skema demikian, Hartopo yakin kenaikan UMK bisa dikoordinasikan secara lebih baik. Tanpa harus ada aksi-aksi besar dari kalangan buruh. Selama ada pengertian dan komitmen bersama di antara pekerja, pengusaha, dan serikat. (lin)

 

Advertisement
Advertisement

Artikel Terkait

BSU 2026 Rp900 Ribu Segera Disalurkan, Simak Syarat dan Cara Cek Penerima Lewat HP

BSU 2026 Rp900 Ribu Segera Disalurkan, Simak Syarat dan Cara Cek Penerima Lewat HP

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) telah menerbitkan ketentuan resmi mengenai pemberian Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2026.

Kemnaker Tetapkan Syarat Penerima BSU 2026, Bantuan Rp900 Ribu Cair Sekaligus

Kemnaker Tetapkan Syarat Penerima BSU 2026, Bantuan Rp900 Ribu Cair Sekaligus

Kemnaker menetapkan sejumlah kriteria yang harus dipenuhi pekerja atau buruh untuk mendapatkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2026.

Upah Layak Jadi Tuntutan, Ahmad Luthfi Ajak Dialog Buruh dan Pengusaha Jateng

Upah Layak Jadi Tuntutan, Ahmad Luthfi Ajak Dialog Buruh dan Pengusaha Jateng

Penetapan UMP dan UMK Jawa Tengah 2027 tak sekadar menyangkut angka kenaikan upah. Di baliknya, ada tuntutan buruh untuk memenuhi kebutuhan hidup layak.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer