Upah Layak Jadi Tuntutan, Ahmad Luthfi Ajak Dialog Buruh dan Pengusaha Jateng
SEMARANG - Penetapan UMP dan UMK Jawa Tengah 2027 tak sekadar menyangkut angka kenaikan upah.
Di baliknya, ada tuntutan buruh untuk memenuhi kebutuhan hidup layak serta kepentingan pengusaha menjaga keberlangsungan usaha.
Dua persoalan itu mengemuka saat Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, berdialog dengan perwakilan serikat buruh dan pekerja, serta kalangan pengusaha di Hotel Front One HK, Kota Semarang, Selasa (3/11/2026) malam.
Pertemuan itu menjadi ruang bagi kedua belah pihak untuk menyampaikan aspirasi menjelang penetapan upah minimum 2027.
Selain persoalan besaran upah, dialog juga mengungkap sejumlah masalah ketenagakerjaan, mulai dari sistem kontrak kerja jangka pendek, pembatasan usia dalam rekrutmen karyawan, hingga terbatasnya kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas.
Ahmad Luthfi mengatakan, pemerintah provinsi terbuka terhadap masukan dari serikat pekerja maupun pengusaha.
Menurutnya, hubungan industrial yang kondusif menjadi salah satu faktor penting untuk menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan pekerja.
“Saya akan perlakukan serikat buruh dan pekerja sama. Saya anggap kalian adalah anak saya, saya di belakang kalian. Karena apa? Kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi di tempat kita berkaitan erat dengan hubungan industrial yang kondusif. Jadi saya siap buka dialog kapan pun,” kata Luthfi.
Ia meminta serikat buruh dan pekerja menyampaikan kajian serta masukan sebelum pemerintah kabupaten/kota menyusun rekomendasi upah minimum.
Masukan tersebut akan menjadi bahan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam proses penetapan UMP, upah minimum kabupaten/kota (UMK), maupun upah minimum sektoral.
