Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Uang PBB di Kudus Tak Disetor, Diduga Diembat Oknum Perangkat Desa

A
Penulis: Ali Mustofa❯
BERI TAHU: Ketua RT 3/RW 3 Desa Megawon, Jati, Kudus, Suprapto bersama dua warganya menunjukan bukti tunggakan PBB kemarin. Padahal mereka sudah bayar ke kadus setempat. (EKO SANTOSO/RADAR KUDUS)
BERI TAHU: Ketua RT 3/RW 3 Desa Megawon, Jati, Kudus, Suprapto bersama dua warganya menunjukan bukti tunggakan PBB kemarin. Padahal mereka sudah bayar ke kadus setempat. (EKO SANTOSO/RADAR KUDUS)
KUDUS - Uang pajak bumi bangunan (PBB) sejumlah warga di Desa Megawon, Jati, Kudus, tak disetor ke pemerintah. Diduga uang itu digunakan oknum perangkat desa itu untuk kebutuhan pribadi. Oknum perangkat desa itu telah meninggal dunia. Saat ini pihak pemdes tersebut akan koordinasi dengan keluarga bersangkutan untuk mengganti rugi.

Atas kejadian itu warga Desa Megawon geruduk balai desa setempat. Mereka menuntut pihak desa bertanggung jawab atas penunggakan pajak PBB warga selama bertahun-tahun.

Belasan warga yang mendatangi balai desa diterima pemerintah desa melalui forum audiensi.

Sebagian mereka mengaku sudah membayar pajak sejak 2013 hingga 2015. Tetapi dalam catatan desa masih menunggak di tahun-tahun itu.

Meski menunggak sebagian warga memilih membiarkan tunggakan. Karena mereka mengaku sudah membayar ke oknum perangkat. Sementara sebagian lainnya terpaksa membayar ulang. Merasa dirugikan inilah, mereka mendatangi kantor balai desa untuk meminta tanggung jawab berupa ganti rugi.

Ketua RT 3/RW 3 Suprapto menyebut kasus penunggakan itu sebelumnya sudah disampaikan warga ke kepala desa sejak setahun lalu. Yakni warga telah membayar pajak ke perangkat desa yaitu Kadus 2. Tetapi uang tersebut ngendon, tidak dibayarkan. Dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi.

”Meski sudah disampaikan, tetapi belum ada penyelesaian hingga kini. Sehingga kami ke sini lagi. Dan ini kami segerakan karena perangkat yang bersangkutan telah meninggal,” jelasnya.

Dari data yang diketahui Suprapto total ada 85 warga yang mendapati menunggak PBB. Dengan besaran jumlah tunggakan bervariasi. Ada yang menunggak Rp 500-700 ribu. Itu akumulasi dari tahun-tahun sebelumnya.

”Semuanya ada di RW 3. Karena ini yang mengurusi perpajakan adalah Kadus 2. Jumlahnya bisa jadi lebih. Namun baru ini yang ada laporan,” terangnya.

Siswoyo, 49 warga RT 3/RW3 menyebut tunggakan PBB miliknya mencapai Rp 700 ribu. Itu terhitung sejak 2015. Padahal dia telah membayar melalui Kadus 2.

”Saat ada tunggakan itu saya kaget. Sebab memang sudah bayar. Tapi ini sudah saya bayar lagi. Nah ke sini buat minta ganti rugi dari desa,” imbuhnya.

Kepala Desa Megawon Nurasag menjelaskan terkait masalah tersebut pihaknya sudah berulangkali mengingatkan Kadus 2 untuk menyelesaikan persolan itu. Tetapi yang bersangkutan mengulur-ulur. ”Sampai akhirnya yang bersangkutan tidak ada. Dan ini meninggalkan beban tanggung jawab,” jelasnya.

Untuk menyelesaikan adanya tunggakan itu, Nurasag menjelaskan pihaknya telah berkoordinasi dengan pihak kelurga dari Kadus 2. Agar tanggung jawab yang ditinggalkan diselesaikan.

”Dengan meninggalnya yang bersangkutan, kami sebenarnya ada tali asih. Nah itu yang akan kami usulkan ke keluarga agar dana tersebut digunakan untuk mengganti rugi warga. Terkait total kerugian warga ini belum tahu,” katanya.

Nurasag menjelaskan jika pihaknya bersama kelurga Kadus 2 akan keliling ke warga untuk mendata total kerugian warga. Sehingga persoalan itu segera terselesaikan.

Untuk mengantisipasi agar hal serupa tak terulang, dia menyarankan agar pihak-pihak terkait memfasilitasi pembayaran PBB ke desa-desa untuk jemput bola. Sehingga tanggungan itu tak perlu melibatkan perangkat desa. (zen)

Advertisement
Advertisement

Artikel Terkait

Sidang Vonis Sudewo Berdampak, Dua Perkara Korupsi di Semarang Dipindahkan

Sidang Vonis Sudewo Berdampak, Dua Perkara Korupsi di Semarang Dipindahkan

Pelaksanaan sidang putusan Bupati Pati nonaktif, Sudewo, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Semarang, Rabu (21/10/2026), berdampak pada jadwal persidangan perkara lainnya.

 Bupati Pati Nonaktif Sudewo Dituntut 8 Tahun 6 Bulan, JPU Soroti Sikap Terdakwa dalam Dua Perkara

Bupati Pati Nonaktif Sudewo Dituntut 8 Tahun 6 Bulan, JPU Soroti Sikap Terdakwa dalam Dua Perkara

Bupati Pati nonaktif Sudewo menghadapi tuntutan pidana 8 tahun 6 bulan penjara dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Semarang, Senin (21/9/2026).

Warga Pati Berang, Perangkat Desa Didesak Mundur Usai Disorot Soal Sengketa Punden Mbah Mbogo

Warga Pati Berang, Perangkat Desa Didesak Mundur Usai Disorot Soal Sengketa Punden Mbah Mbogo

Sekitar 100 warga mendatangi Kantor Desa Kutoharjo, Kabupaten Pati, untuk menyampaikan tuntutan agar salah satu perangkat desa, Nur Ahsan, diberhentikan dari jabatannya.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer