Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Atas kejadian itu warga Desa Megawon geruduk balai desa setempat. Mereka menuntut pihak desa bertanggung jawab atas penunggakan pajak PBB warga selama bertahun-tahun.
Belasan warga yang mendatangi balai desa diterima pemerintah desa melalui forum audiensi.
Sebagian mereka mengaku sudah membayar pajak sejak 2013 hingga 2015. Tetapi dalam catatan desa masih menunggak di tahun-tahun itu.
Meski menunggak sebagian warga memilih membiarkan tunggakan. Karena mereka mengaku sudah membayar ke oknum perangkat. Sementara sebagian lainnya terpaksa membayar ulang. Merasa dirugikan inilah, mereka mendatangi kantor balai desa untuk meminta tanggung jawab berupa ganti rugi.
Ketua RT 3/RW 3 Suprapto menyebut kasus penunggakan itu sebelumnya sudah disampaikan warga ke kepala desa sejak setahun lalu. Yakni warga telah membayar pajak ke perangkat desa yaitu Kadus 2. Tetapi uang tersebut ngendon, tidak dibayarkan. Dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi.
”Meski sudah disampaikan, tetapi belum ada penyelesaian hingga kini. Sehingga kami ke sini lagi. Dan ini kami segerakan karena perangkat yang bersangkutan telah meninggal,” jelasnya.
Dari data yang diketahui Suprapto total ada 85 warga yang mendapati menunggak PBB. Dengan besaran jumlah tunggakan bervariasi. Ada yang menunggak Rp 500-700 ribu. Itu akumulasi dari tahun-tahun sebelumnya.
”Semuanya ada di RW 3. Karena ini yang mengurusi perpajakan adalah Kadus 2. Jumlahnya bisa jadi lebih. Namun baru ini yang ada laporan,” terangnya.
Siswoyo, 49 warga RT 3/RW3 menyebut tunggakan PBB miliknya mencapai Rp 700 ribu. Itu terhitung sejak 2015. Padahal dia telah membayar melalui Kadus 2.
”Saat ada tunggakan itu saya kaget. Sebab memang sudah bayar. Tapi ini sudah saya bayar lagi. Nah ke sini buat minta ganti rugi dari desa,” imbuhnya.
Kepala Desa Megawon Nurasag menjelaskan terkait masalah tersebut pihaknya sudah berulangkali mengingatkan Kadus 2 untuk menyelesaikan persolan itu. Tetapi yang bersangkutan mengulur-ulur. ”Sampai akhirnya yang bersangkutan tidak ada. Dan ini meninggalkan beban tanggung jawab,” jelasnya.
Untuk menyelesaikan adanya tunggakan itu, Nurasag menjelaskan pihaknya telah berkoordinasi dengan pihak kelurga dari Kadus 2. Agar tanggung jawab yang ditinggalkan diselesaikan.
”Dengan meninggalnya yang bersangkutan, kami sebenarnya ada tali asih. Nah itu yang akan kami usulkan ke keluarga agar dana tersebut digunakan untuk mengganti rugi warga. Terkait total kerugian warga ini belum tahu,” katanya.
Nurasag menjelaskan jika pihaknya bersama kelurga Kadus 2 akan keliling ke warga untuk mendata total kerugian warga. Sehingga persoalan itu segera terselesaikan.
Untuk mengantisipasi agar hal serupa tak terulang, dia menyarankan agar pihak-pihak terkait memfasilitasi pembayaran PBB ke desa-desa untuk jemput bola. Sehingga tanggungan itu tak perlu melibatkan perangkat desa. (zen)
Advertisement
Advertisement
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement



