JEPARA — Pemerintah Kabupaten Jepara merespons usulan penguatan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD), termasuk dalam hal pengawasan pemerintahan desa. Penguatan tersebut dinilai penting untuk menjaga tata kelola pemerintahan desa tetap berjalan sesuai ketentuan.
Hal itu disampaikan Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinsospermades) Jepara Muh Ali setelah audiensi DPC Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (ABPEDNAS) Jepara dengan Bupati Jepara, Senin (21/9).
Pengawasan BPD Jadi Perhatian
Muh Ali menyebut keberadaan BPD memiliki peran dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa.
Pengawasan tersebut dapat dilakukan secara partisipatif bersama masyarakat. Menurutnya, mekanisme tersebut dapat menjadi ruang untuk saling mengoreksi dan mengingatkan.
"Saling koreksi, mengingatkan kembali sesuai dengan (aturan). Baik-baik saja selama ini," ujarnya.
Ada 1.074 Anggota BPD
ABPEDNAS mencatat terdapat 1.074 anggota BPD di Kabupaten Jepara.
Mereka tersebar di 184 desa pada 16 kecamatan. Jumlah tersebut menjadi salah satu dasar organisasi dalam menyampaikan aspirasi mengenai penguatan kelembagaan dan kesejahteraan.
ABPEDNAS juga mendorong konsolidasi organisasi mulai tingkat kecamatan hingga kabupaten.
