JEPARA — Sebanyak 1.074 anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Kabupaten Jepara menjadi bagian dari penguatan kelembagaan yang didorong Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (ABPEDNAS). Ribuan anggota tersebut tersebar di 184 desa pada 16 kecamatan.
Penguatan kelembagaan tidak hanya menyangkut fungsi pengawasan, tetapi juga peningkatan kapasitas dan kesejahteraan anggota BPD.
BPD Jepara Dorong Penguatan Kelembagaan
DPC ABPEDNAS Jepara menyampaikan sejumlah aspirasi tersebut dalam audiensi dengan Bupati Jepara, Senin (21/9).
Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinsospermades) Jepara Muh Ali mengatakan, penguatan fungsi BPD menjadi bagian penting dalam mendukung tata kelola pemerintahan desa.
Fungsi pengawasan BPD, menurutnya, dapat berjalan bersama partisipasi masyarakat.
Pengawasan Pemerintahan Desa Diperkuat
ABPEDNAS menempatkan penguatan fungsi pengawasan sebagai salah satu program kerja utama.
Salah satunya melalui sinergi dengan Kejaksaan RI dalam program Jaga Desa.
Program tersebut diarahkan untuk memperkuat pengawasan terhadap kinerja pemerintah desa agar tata kelola pemerintahan berjalan bersih dan akuntabel.
Pengawasan juga didorong terhadap sejumlah program nasional yang masuk ke desa.
