JEPARA — Sebanyak sembilan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Jepara harus berhenti beroperasi. Pemberhentian itu dilakukan karena Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) bermasalah. Tak standar.
Hal tersebut, dilakukan oleh Badan Gizi Nasional (BGN). Surat pencabutan pemberhentian operasional sementara, telah dilayangkan pada (25/5), namun pemberhentian dapur efektif dilakukan sejak Senin (1/6).
Koordinator SPPG Jepara, M. Musthofa Wildan, menjelaskan penghentian operasional tersebut merupakan bagian dari evaluasi nasional, yang dilakukan BGN terhadap seluruh SPPG se-Indonesia.
Secara nasional, terdapat 386 SPPG yang dinonaktifkan, karena persoalan serupa.
Menurutnya, sejak awal pendirian SPPG, aspek pengelolaan limbah sudah menjadi salah satu syarat utama dalam proses verifikasi.
Namun, kata Wildan, kondisi di lapangan bersifat dinamis. Sehingga beberapa IPAL yang sebelumnya lolos verifikasi kemudian dinilai tidak lagi memenuhi standar.
"Ada yang IPAL-nya meluber, ada laporan dari warga sekitar, sehingga perlu dilakukan pembenahan. Di awal sudah diverifikasi, tetapi dalam pelaksanaannya ada yang kondisinya menurun dan menjadi kurang standar," jelasnya, Rabu (3/6).
Ia mengatakan penghentian operasional berlaku sejak Senin (1/6), dan akan berlangsung hingga masing-masing SPPG menyelesaikan perbaikan fasilitas IPAL.
Beberapa pengelola, saat ini sedang melakukan peningkatan kapasitas IPAL maupun pengadaan instalasi baru.
Wildan melanjutkan, setelah seluruh persyaratan dipenuhi, BGN akan melakukan verifikasi ulang sebelum mencabut status penghentian operasional.
