JEPARA – Pengawasan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Jepara diperketat. Sebanyak 21 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di 16 kecamatan diperiksa serentak sejak sekitar pukul 03.00 WIB, Senin (14/9/2026). Pemeriksaan dilakukan sejak proses memasak untuk memastikan keamanan pangan hingga makanan siap didistribusikan.
Petugas dari Dinas Kesehatan, puskesmas, kecamatan, hingga unsur Forkopimcam turun ke sejumlah dapur SPPG. Bupati Jepara Witiarso Utomo turut memantau pelaksanaan pemeriksaan melalui koordinasi dengan para camat.
Gerakan tersebut merupakan tindak lanjut instruksi Bupati setelah muncul dugaan keracunan penerima manfaat MBG di Kecamatan Mlonggo. SPPG di Karimunjawa belum diperiksa karena layanan di wilayah tersebut belum beroperasi.
Pemeriksaan Dimulai dari Dapur
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara Hadi Sarwoko mengatakan pemeriksaan tidak hanya melihat makanan yang sudah jadi. Petugas juga mengecek proses pengolahan sejak bahan baku disiapkan hingga makanan siap dibagikan.
“Yang kita lihat bukan hanya makanannya aman atau tidak, tetapi bagaimana prosesnya. Mulai dari bahan baku, cara memasak, tahapan pengolahan, sampai apakah semua prosedur dalam juknis benar-benar dilalui,” jelasnya.
Pemeriksaan meliputi pengambilan sampel makanan, kebersihan alat makan, air bersih, serta air minum. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat DKK Jepara Vita Ratih Nugraheni mengatakan tiga komponen tersebut menjadi bagian yang diperiksa langsung.
“Yang kita tes ada tiga, yaitu sampel makanan, usap alat makan, serta air bersih dan air minum,” terangnya.
Petugas juga mengecek kebersihan dapur dan pengelolaan limbah. Sejumlah catatan ditemukan dalam pemeriksaan, antara lain bak penampungan yang menimbulkan bau dan meluap.
Di Kalinyamatan, terdapat SPPG yang belum memiliki instalasi pengolahan air limbah (IPAL). Dinas Kesehatan akan menindaklanjuti temuan tersebut melalui pemeriksaan sampel limbah untuk mengetahui kualitasnya.
Untuk tindak lanjut, Dinas Kesehatan akan berkoordinasi terlebih dahulu dengan pengelola SPPG. Sebab, pemeriksaan dan penanganan fasilitas pengelolaan limbah tersebut berkaitan dengan pembiayaan yang menjadi tanggung jawab SPPG.
