JEPARA — Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Pemerintah Kabupaten Jepara tahun 2025 mencapai 3,75 dan masuk kategori “Sangat Baik”.
Capaian tersebut meningkat dibandingkan tahun 2024 yang berada di angka 3,51, berdasarkan hasil pemantauan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB).
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Jepara Budhi Sulistyawan menyampaikan, peningkatan nilai SPBE tersebut mencerminkan komitmen kuat pemerintah daerah dalam memperkuat tata kelola pemerintahan digital.
“Capaian ini merupakan hasil kerja berkelanjutan seluruh perangkat daerah di bawah komando Mas Bupati dan Gus Wakil Bupati dalam membangun sistem pemerintahan yang efektif, transparan, dan berbasis teknologi,” ujar Budhi, Rabu (7/1/2026).
Menurutnya, masuknya Jepara dalam kategori Sangat Baik menandakan tingkat kematangan penerapan SPBE yang semakin meningkat, terutama dalam mendukung pelayanan publik dan administrasi pemerintahan berbasis elektronik.
Berdasarkan hasil pemantauan, Domain Kebijakan SPBE mencatat nilai 3,80. Capaian ini ditopang oleh kebijakan internal tata kelola SPBE yang juga meraih skor 3,80.
Sementara itu, Domain Tata Kelola SPBE memperoleh nilai 3,20.
Rinciannya meliputi Perencanaan Strategis SPBE dengan skor 2,50, Teknologi Informasi dan Komunikasi sebesar 4,00, serta Penyelenggara SPBE dengan skor 3,00.
Pada Domain Manajemen SPBE, Jepara meraih nilai 3,00.
Penerapan Manajemen SPBE tercatat di angka 3,13, sedangkan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) berada pada skor 2,67.
Capaian tertinggi diraih pada Domain Layanan SPBE dengan nilai 4,31.
Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik mencatat skor 4,40, sedangkan Layanan Publik Berbasis Elektronik berada di angka 4,17.
Bupati Jepara Witiarso Utomo mengapresiasi peningkatan nilai SPBE tersebut. Ia menegaskan Pemkab Jepara akan terus mendorong integrasi layanan digital agar semakin mudah diakses masyarakat.
“Penguatan infrastruktur TIK dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia menjadi fokus kami ke depan. Selain itu, keamanan informasi dan tata kelola data juga terus kami perkuat untuk menjaga kepercayaan publik,” ujarnya.
Menurut Bupati, perbaikan berkelanjutan dalam sistem pemerintahan digital diharapkan mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat, baik dari sisi kecepatan layanan, transparansi, maupun akuntabilitas pemerintahan.
