JEPARA - Bupati Jepara Witiarso Utomo melantik sejumlah Pejabat Tinggi Pratama (JPTP) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jepara, Senin (15/11) pagi.
Pelantikan yang berlangsung di Gedung Shima Setda Jepara ini menjadi bagian dari penguatan struktur birokrasi untuk mempercepat realisasi program pembangunan dan pelayanan publik.
Dalam pelantikan tersebut, Karunatiti resmi dilantik sebagai Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda) Kabupaten Jepara.
Sementara itu, posisi Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) diisi oleh Budhi Sulistiyawan.
Selanjutnya, Hadi Sarwoko dipercaya mengemban amanah sebagai Kepala Dinas Kesehatan (DKK).
Adapun jabatan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) diisi oleh Mudhofir.
Untuk posisi Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Kalaksa BPBD), Arwin Noor Isdiyanto ditetapkan sebagai pejabat definitif.
Sementara itu, Anjar Jambore Widodo dilantik sebagai Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Jepara. Dengan pelantikan tersebut, enam posisi JPTP telah terisi.
Namun demikian, masih terdapat dua jabatan JPTP yang belum terisi, yakni Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) serta Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil).
Kedua posisi tersebut masih menunggu persetujuan dari pemerintah pusat.
Untuk formasi JPTP Kepala BKPSDM, tiga peserta dengan nilai terbaik hasil seleksi adalah Anwar Sadat yang saat ini menjabat Kepala Bagian Pemerintahan Setda Jepara, R. Eko Sulistiyono selaku Sekretaris Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora), serta Yenny Diah Sulistiyani yang menjabat Camat Batealit.
Di samping itu, pada formasi JPTP Disdukcapil, tiga besar peserta meliputi Ferry Yudha Adhi Dharma Rahardjo yang kini menjabat Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda Jepara, R. Eko Sulistiyono selaku Sekretaris Disdikpora, serta Wahyanto yang saat ini menjabat Kepala Bidang Komunikasi Diskominfo Jepara.
Bupati Jepara Witiarso Utomo dalam sambutannya menegaskan bahwa jabatan yang diemban para pejabat merupakan amanah besar dari masyarakat.
Ia menekankan bahwa tanggung jawab tersebut harus dijalankan dengan tujuan utama menyejahterakan masyarakat Jepara, bukan sekadar menjalankan tugas administratif.
“Ini amanah masyarakat. Enam orang yang hari ini dilantik harus benar-benar bekerja sehingga dampaknya langsung dirasakan oleh masyarakat,” Ungkapnya.
Ia juga menyampaikan bahwa dua posisi JPTP yang belum terisi saat ini sepenuhnya telah diserahkan prosesnya kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Menurutnya, dalam waktu dekat pelantikan lanjutan akan kembali dilakukan.
“Bulan ini akan ada pelantikan lagi. Di akhir Desember saya harapkan semua posisi sudah terpenuhi, sehingga kita benar-benar full team, siap gas pol,” tegasnya.
Mas Wiwit menyebut komposisi pejabat yang lengkap sebagai “tim Avengers” yang siap bekerja maksimal.
Menurutnya, anggaran telah siap, program sudah dirancang, dan sumber daya manusia tersedia, sehingga yang dibutuhkan saat ini adalah percepatan kerja.
“Saya pengin gas pol, tapi remnya tetap ada,” tegasnya.
Lebih lanjut, Bupati mengingatkan bahwa ke depan akan ada sejumlah pejabat yang memasuki masa pensiun.
Oleh karena itu, ia mendorong para pejabat untuk terus mempersiapkan diri agar memahami secara utuh tugas dan tanggung jawab sebagai kepala dinas di lingkungan Pemkab Jepara.
"Semua (jabatan, red) ini rezeki dan amanah," sebutnya.
Ia juga menyinggung capaian pembangunan sepanjang 2025 yang menurutnya telah menorehkan banyak program dan perubahan nyata bagi masyarakat, terutama yang dirasakan langsung melalui perbaikan infrastruktur jalan dan penanganan berbagai kendala di lapangan.
Penegasan arah kerja juga disampaikan hingga ke level eselon II dan III. Witiarso meminta agar program kerja tidak berhenti di atas, melainkan benar-benar dijabarkan secara detail hingga ke tingkat bawah.
Pihaknya menyebut saat ini pengisian pejabat setingkat kepala bidang baru mencapai sekitar 50 persen dan perlu terus dipacu.
“Penyuluh dan jajaran di bawah harus paham satu per satu programnya. Tugas kepala dinas ini untuk men-direct (tupoksi, red). Masyarakat adalah penilai langsung. Bupati hanya mendengar, lalu melakukan monitoring dengan rapat kedinasan setiap Senin, apakah program itu benar-benar dirasakan di tingkat bawah,” katanya.
Ia menekankan pentingnya kepemimpinan yang mampu memberikan arah ke bawah, mengenali lingkungan kerja, serta membangun tim yang solid. Menurutnya, kepala dinas berperan sebagai pengatur strategi dan teladan bagi jajarannya.
“Perintah tanpa pengawalan dan monitoring yang kuat serta ajakan dengan kasih sayang, hanya akan menjadi perintah yang tidak dirasakan masyarakat,” pungkasnya.(fik)
