GROBOGAN – Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan tidak akan ada lagi praktik “main mata” antara pemasok bahan baku, mitra, maupun pihak dapur dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Negara akan mengambil peran langsung sebagai pengendali sekaligus pembeli hasil pertanian, peternakan, dan perikanan untuk kebutuhan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Penegasan itu disampaikan Tenaga Ahli Wakil Kepala BGN Bidang Investigasi, Komunikasi, dan Media Sosial, Dian Islamiati Fatwa, dalam kegiatan Sosialisasi MBG 2026 di Gedung Dewi Sri, Purwodadi, Grobogan, Senin (2/2/2026).
Baca Juga: Pilkades Grobogan 2026–2027: Lulusan SMP Tetap Sah Maju Calon Kepala Desa
“Tidak akan ada lagi permainan di tingkat supplier atau mitra. Tidak ada lagi yang main mata. Kita yang akan mengontrol dan memastikan semuanya berjalan sesuai aturan,” kata Dian.
Ia mengakui, selama ini petani, peternak, hingga nelayan kerap kesulitan memasarkan hasil produksinya karena tidak jelas siapa pembelinya. Kondisi serupa juga dialami pelaku UMKM yang ingin masuk dalam rantai pasok program pemerintah.
”Selama ini petani, peternak, nelayan, bahkan UMKM sering kesulitan mendapatkan pembeli. Karena itu BGN meluncurkan program Mak Comblang Project,” ujarnya.
Melalui Mak Comblang Project, BGN berperan sebagai “mak comblang” atau pencocok antara pemasok bahan baku—mulai dari petani, peternak, nelayan, UMKM, hingga koperasi—dengan dapur-dapur MBG. Program ini pada dasarnya menjadi jembatan kolaborasi agar pelaku ekonomi lokal bisa masuk langsung ke rantai pasok MBG.
“Basically ini adalah matchmaker. Kita mengawinkan supplier, dalam hal ini petani, peternak, nelayan, UMKM, dan koperasi dengan dapur,” imbuhnya.
Dengan skema tersebut, warga lokal diharapkan bisa mendapatkan manfaat ekonomi secara langsung dari program MBG. Selain itu, pasokan bahan baku juga diharapkan menjadi lebih stabil dan berkelanjutan.
Baca Juga: MBG Tak Boleh Terputus Saat Puasa, DPR Minta Skema Penyajian Disesuaikan
“Dapur di sini adalah negara. Karena negara yang akan menjadi offtaker dari supplier teman-teman di tingkat lokal. Apa keuntungannya? Akan ada pasokan yang berkelanjutan dan pasar yang jelas,” kata Dian.
Soal harga, Dian menegaskan BGN tidak ingin menekan petani dengan harga murah. Sebaliknya, harga yang diberikan harus adil dan mencerminkan keadilan bagi para produsen pangan.
“Kami tidak mungkin menetapkan harga murah. Petani harus mendapatkan harga yang adil. Kita tidak mau makanan yang kita sajikan justru mencederai rasa keadilan bagi teman-teman petani,” tegasnya.
Menurutnya, MBG tidak hanya sekadar membagikan makanan bergizi kepada anak-anak, ibu hamil, dan kelompok rentan lainnya. Program ini juga dirancang sebagai penggerak ekonomi lokal, dari titik-titik produksi di daerah.
Ia menambahkan, momentum Ramadan juga bisa dimanfaatkan untuk mendorong inovasi menu berbasis potensi lokal.
Sumber protein seperti ayam dan susu tetap penting, namun bahan pangan lokal seperti daun kelor dan pisang juga bisa diolah menjadi menu yang menarik dan disukai anak-anak.
“Di sini ada daun kelor, bisa dikreasikan dengan pisang. Anak-anak pasti senang. Intinya kita butuh inovasi dan kerja sama lintas sektor,” ujarnya.
Dian menegaskan, program MBG tidak berdiri sendiri. Pelaksanaannya melibatkan sedikitnya 17 kementerian dan lembaga, sehingga kolaborasi menjadi kunci utama.
“Semua harus berjalan bersama-sama. MBG ini kerja besar lintas sektoral. Di situlah kita ingin ekonomi bergerak, pasokan stabil, harga berkeadilan, dan tidak ada lagi permainan,” pungkasnya. (mun)
Editor : Mahendra Aditya