MBG Tak Boleh Terputus Saat Puasa, DPR Minta Skema Penyajian Disesuaikan
GROBOGAN – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus berlanjut dan jalan selama bulan Ramadan atau bulan Puasa.
Hal itu, diungkapkan oleh Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto dalam sosialisasi MBG bersama Badan Gizi Nasional (BGN) dan mitra Komisi IX DPR RI di seluruh Indonesia di Gedung Serba Guna Dewi Sri Danyang, Purwodadi, Kabupaten Grobogan, Selasa (2/2).
Pelaksanaan MBG di bulan puasa, Wuryanto menegaskan program tersebut tidak boleh terputus. Namun, mekanisme penyajiannya akan disesuaikan oleh BGN dengan tetap menghormati anak-anak yang menjalankan ibadah puasa.
“Intinya MBG tidak boleh putus. Soal penyajian tergantung BGN. Kita juga harus menghormati anak-anak yang berpuasa. Di lapangan memang masih banyak masukan, tapi selama asupan gizinya tercukupi, itu yang utama,” katanya.
Baca Juga: Catat! Ini Jadwal SIM Keliling Polres Grobogan Februari 2026
Ia juga menyinggung wacana penggantian MBG dengan uang. Menurutnya, hal itu merupakan bagian dari pembahasan di tingkat pemerintah pusat melalui Bappenas bersama DPR RI. Namun sejauh ini, pola MBG sudah disepakati dan dijalankan melalui kerja sama berbagai pihak.
”Ini nantinya wewenang dari pemerintah pusat,” ujarnya.
Untuk wilayah K3T atau daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), Wuryanto menyebutkan pihaknya terus memberikan masukan agar implementasi program bisa berjalan maksimal. Secara teknis, BGN akan menyesuaikan dengan kondisi daerah yang tidak mudah dijangkau.
“Target kami, tahun 2026 untuk wilayah 3T harus selesai. Anggarannya sudah ada, tinggal kerja sama antara BGN dan pemerintah daerah. Kita tahu betul daerah-daerah sulit itu perlu skema khusus, perlu modifikasi. Yang penting ibu hamil dan ibu menyusui tetap dapat,” jelasnya.
Dalam kesempatan itu, Anggota DPR RI Komisi IX, Wuryanto, menegaskan pentingnya meningkatkan komunikasi dan edukasi kepada publik agar terbangun kesamaan cara pandang terkait program MBG di tengah masyarakat.
“Jadi kami meningkatkan komunikasi dan edukasi kepada publik supaya ada kesamaan berpikir tentang MBG. Memang masih banyak tanda tanya, ini arahnya ke mana. Tapi kita sepakat, fokus utamanya adalah menangani kasus stunting di Indonesia,” tegasnya.
Menurut Wuryanto, sasaran utama program MBG adalah kelompok rentan, mulai dari ibu hamil, ibu melahirkan, bayi, hingga balita. Kelompok ini dinilai harus mendapatkan perhatian khusus dalam pemenuhan gizi agar tumbuh kembangnya optimal.
“Mereka ini secara fisik harus mendapatkan kecukupan gizi. Ini soal sehat dan cerdas. Cerdas dalam belajar, dan sehatnya melalui program MBG. Indikator stunting ini penting, dan kami berharap targetnya bisa 100 persen tercapai di akhir periode Presiden Prabowo,” ujarnya.
Menanggapi isu keracunan makanan, Wuryanto mengakui semua pihak memiliki hak untuk menyampaikan kekhawatiran. Tahun 2025, pemerintah disebut masih fokus pada pembenahan dapur SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi).
“Kami yakini dapur SPPG saat ini belum semuanya standar, karena melibatkan banyak orang dengan latar belakang yang bervariasi. Maka tahun 2026 ditargetkan zero masalah. Kalau mau zero, standar harus dilengkapi, mulai IPAL, SLHS, dan standar lain yang lebih tinggi,” terangnya.
Saat ini, pemerintah memantau sekitar 30 ribu dapur SPPG yang berdiri, dengan prioritas pada kuantitas terlebih dahulu. Namun ke depan, kualitas dan standar operasional akan diperketat agar risiko bisa diminimalkan.
“Kalau SPPG tidak sesuai SOP, akan ada reward dan punishment. Mitra yayasan yang sarana dan prasarananya belum standar, jangan beroperasi dulu sampai memenuhi standar. Kalau berkali-kali masih terjadi masalah dan tidak belajar, tentu harus ada tindakan tegas, supaya semua pihak memahami,” tegasnya.
Kegiatan sosialisasi tersebut juga dihadiri Ketua Satgas MBG Grobogan Sugeng Prasetyo, Wakil Kepala BGN Plt Deputi Bidang Promosi dan Kerja Sama BGN, serta Waka BGN Bidang Investigasi, Komunikasi, dan Media Sosial Dian Islamiati.
Selain itu, turut hadir unsur Forkopimda, OPD terkait, Persatuan Ahli Gizi, Korwil SPPI Grobogan, perwakilan SPPG Grobogan, relawan SPPG, serta KPPG Grobogan. (mun)
