Viral! Bantuan Rumah Warga Bangsri Grobogan Dipangkas, Total Rp 80 Juta Dikembalikan

Menindaklanjuti temuan tersebut, toko bangunan mengembalikan uang sebesar Rp 80 juta atau senilai Rp 4 juta ke 20 penerima manfaat, pada Senin (26/1/2026) di Balai Desa Bangsri.

Pengembalian dana dilakukan setelah Inspektorat Jenderal Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) melakukan verifikasi lapangan dan menemukan adanya material bantuan yang tidak tersalurkan sesuai nilai bantuan.

Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Jawa III, Aldino Herupriawan, menegaskan bahwa pengembalian ini merupakan tindak lanjut atas aduan sekaligus bentuk tanggung jawab pemerintah terhadap program bantuan yang menyentuh langsung masyarakat.

“Kami menerima laporan masyarakat bahwa ada material BSPS yang tidak sepenuhnya disalurkan dari UD Karya Mandiri kepada penerima bantuan. Seharusnya setiap penerima memperoleh Rp 17,5 juta dalam bentuk material bangunan," ungkapnya.

Setelah diverifikasi Inspektorat Jenderal, penyaluran tak menyentuh nominal Rp 17,5 juta. Maka Senin (26/1) dilakukan pengembalian sebesar Rp 4 juta kepada 20 penerima manfaat.

Ia menekankan, kegiatan tersebut bukan sekadar administratif, melainkan upaya menjaga integritas dan kepercayaan publik terhadap program BSPS.

“Kami ingin menegaskan bahwa seluruh bantuan pemerintah tidak ada pungutan apa pun. Ini bentuk tanggung jawab Kementerian PKP terhadap program yang sifatnya langsung kepada masyarakat,” ujarnya.

Meski sempat terjadi persoalan, Aldino menyebut kondisi rumah penerima manfaat di Desa Bangsri kini telah berubah signifikan.

“Rumah yang sebelumnya mungkin tidak layak, sekarang sudah menjadi layak huni. Harapan kami, ini membawa berkah dan membuat warga lebih nyaman tinggal di rumahnya,” katanya.

Ia juga menegaskan peristiwa ini menjadi pembelajaran penting dalam perbaikan tata kelola ke depan.

“Peristiwa hari ini adalah pembelajaran bersama. Bagian dari memperbaiki tata kelola agar kejadian serupa yang terjadi di 2025 tidak terulang lagi. Karena itu semua stakeholder kami kumpulkan di sini,” tegas Aldino.

Sedangkan Inspektur I Inspektorat Jenderal Kementerian PKP, Adi Sucipto, menjelaskan bahwa BSPS merupakan program bantuan bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk mendapatkan rumah layak huni.

“Kami transparan. Masyarakat harus tahu nominal bantuan yang diterima, yaitu Rp 20 juta. Rinciannya Rp 17,5 juta untuk material dan Rp 2,5 juta untuk upah tenaga,” jelas Adi.

Ia menegaskan, bantuan tersebut bersifat stimulan, sehingga biasanya masih ada swadaya tambahan dari penerima.

Namun demikian, pihaknya menerima informasi adanya ketidaksesuaian penyaluran di lapangan. “Kami menerima informasi bahwa bantuan yang diterima tidak sesuai nominal. Itu yang kami luruskan,” tegasnya.

Adi mengingatkan keras agar tidak ada pihak yang bermain-main dengan bantuan rakyat. “Tolong jangan bantuannya dikurangi. Jangan dzolim. Seharusnya membantu masyarakat, bukan malah mengambil haknya,” ujarnya.

Ia juga meminta setiap pengaduan masyarakat segera ditindaklanjuti. “Kalau ada pengaduan terkait kecurangan, harus cepat direspons. Jangan sampai membesar. Ini pembelajaran bagi yang lain. Semoga hanya terjadi di Desa Bangsri dan tidak di daerah lain,” katanya.

Sementara itu, Camat Geyer, Oetojo, mengaku terkejut dan kecewa atas munculnya persoalan BSPS di wilayahnya.

“Kami kaget, kecewa, dan tentu malu karena persoalan ini sampai viral. Jangan sampai terulang lagi,” ungkapnya.

Ia menegaskan akan memberikan penekanan kepada para pendamping program. "Pendamping harus koordinasi. Selama ini tidak pernah menghadap, tahu-tahu muncul masalah seperti ini. Saya sangat kecewa,” imbuhnya.

Kasus ini menjadi peringatan keras bahwa bantuan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah harus disalurkan utuh, transparan, dan tanpa potongan, sekaligus momentum pembenahan tata kelola program BSPS ke depan. (Int)