Kebut Bangun Gerai Kopdes Merah Putih di Grobogan, Ternyata Baru 58 Desa yang Input SIPD
GROBOGAN – Pemkab Grobogan tancap gas mempercepat pembangunan Gerai dan Pergudangan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
Melalui rapat koordinasi di Aula Bina Desa Dispermades, seluruh unsur pemerintah daerah, TNI, Polri, dan pemangku kepentingan dikumpulkan untuk memastikan 280 desa yang terdata dalam program ini segera menyiapkan lahan dan dokumen pendukung.
Pertemuan itu menjadi forum penting untuk menyamakan persepsi bahwa proses harus bergerak cepat meski regulasi pusat tentang KDMP masih menunggu kejelasan.
Sekda Grobogan Anang Armunanto menegaskan bahwa pemerintah daerah mendukung penuh percepatan program nasional ini.
Menurutnya, seluruh desa dan kelurahan wajib menyiapkan lahan siap bangun dan menyelesaikan administrasi dasar seperti musyawarah desa, perdes, hingga penginputan SIPD.
Ia mengungkapkan bahwa KDMP menjadi salah satu agenda strategis pemerintah pusat dalam retreat Jatinangor.
Bahkan ada rencana pelibatan BUMN untuk membantu pembangunan fisik gerai di seluruh desa. Namun sebelum keputusan resmi diterbitkan, desa diminta tetap bergerak agar tidak tertinggal.
“Ini tugas bersama. Bukan kepentingan perseorangan. Semua pihak wajib mendukung percepatan,” tegasnya.
Dari jajaran TNI, Pasiter Kodim 0717/Grobogan Kapten Inf Muh Jumar menjelaskan bahwa Kodim 0717/Grobogam mendapat mandat dari provinsi untuk memastikan kesiapan lahan berukuran 20x30 meter di setiap desa.
Kodim telah mengidentifikasi 280 desa, namun baru 134 yang menginput progres. Karena dibatasi waktu, koordinasi langsung dilakukan melalui Babinsa di lapangan untuk memastikan setiap desa segera menyiapkan lokasi tanpa melanggar ketentuan aset desa.
Kepala Dispermades Grobogan Achmad Haryono menambahkan bahwa penetapan aset desa menjadi tahap paling krusial sebelum pembangunan fisik dimulai. Hingga 12 November, baru 58 desa yang mengisi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD).
Dispermades menekankan agar desa segera menggelar Musdessus, mengatur penggunaan lahan melalui perdes atau perkades, hingga membuat perjanjian pemanfaatan formal meski nilainya nol rupiah.
Ia juga menyampaikan bahwa regulasi terbaru dari Kemendes memberi angin segar: bangunan KDMP nantinya dapat dihibahkan ke desa dan ketentuan jaminan 30 persen dana desa telah dihapus.
Dari hasil paparan teknis, Kecamatan Gubug tercatat paling progresif dengan 21 desa sudah menginput SIPD.
Sementara sejumlah kecamatan seperti Kedungjati, Geyer, Toroh, Pulokulon, Ngaringan, Wirosari, Klambu, Godong, dan Tanggungharjo masih nol input. Pemerintah meminta camat bergerak aktif melakukan pendampingan agar progres tidak stagnan.
Pemerintah berharap percepatan pembangunan gerai dan pergudangan KDMP mampu menggerakkan ekonomi lokal dan memperkuat koperasi desa secara merata di seluruh wilayah Grobogan. (int)
