MBG dan Harga yang Harus Dibayar: Ketika Makan Gratis Berpotensi Menggerus Masa Depan Pendidikan
Tidak ada orang waras yang menolak anak Indonesia mendapatkan makanan bergizi. Gizi yang baik adalah prasyarat lahirnya generasi sehat. Namun, dalam ilmu kebijakan publik, tujuan yang mulia tidak otomatis membenarkan desain kebijakan yang buruk.
Persoalan sesungguhnya bukan pada Program Makan Bergizi Gratis (MBG), melainkan pada pertanyaan mendasar: apakah sebuah negara boleh membiayai satu program besar dengan mengorbankan fungsi-fungsi publik lain yang sama pentingnya?
Pernyataan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama yang mendukung keberlanjutan MBG sesungguhnya tidak datang tanpa catatan.
PBNU justru meminta pemerintah memperbaiki tata kelola, mekanisme penyaluran, ketepatan sasaran, dan pengelolaan anggarannya. Dukungan tersebut bersifat kritis, bukan cek kosong.
Masalahnya, di lapangan mulai muncul fenomena yang sulit diabaikan. Banyak kantin sekolah kehilangan pembeli karena makanan telah disediakan melalui MBG.
Pedagang kecil yang selama puluhan tahun menggantungkan hidup dari sekolah kehilangan sumber nafkah. Pada saat yang sama, muncul kekhawatiran mengenai berkurangnya ruang fiskal untuk berbagai program pendidikan, termasuk beasiswa maupun belanja daerah, akibat prioritas anggaran yang sangat besar kepada MBG.
Bahkan dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi, muncul argumentasi bahwa memasukkan MBG ke dalam komponen anggaran pendidikan berpotensi membebani kewajiban alokasi 20 persen anggaran pendidikan sebagaimana amanat konstitusi. Itu merupakan argumen hukum yang sedang diperdebatkan, bukan fakta hukum yang telah diputus.
Di sinilah kritik ilmiah perlu diajukan.
Ekonom peraih Nobel, Amartya Sen, dalam Development as Freedom, menjelaskan bahwa pembangunan bukan sekadar memenuhi kebutuhan biologis manusia, tetapi memperluas capabilities—kemampuan seseorang untuk memilih kehidupan yang bernilai.
Pendidikan merupakan capability yang jauh lebih menentukan dibanding sekadar konsumsi jangka pendek. Anak yang kenyang hari ini memang lebih siap belajar.
Tetapi bila beasiswa berkurang, kualitas guru menurun, laboratorium tidak berkembang, perpustakaan kekurangan buku, dan riset kampus kehilangan dana, maka negara sedang mengorbankan kemampuan jangka panjang demi kepuasan jangka pendek.
Pandangan Sen sejalan dengan teori human capital dari Gary Becker. Becker menegaskan bahwa investasi terbesar negara bukanlah konsumsi, melainkan pendidikan. Pendidikan menghasilkan produktivitas yang bertahan puluhan tahun. Sebaliknya, makanan bersifat konsumtif; manfaatnya harus terus dibiayai setiap hari.
