Ada 17 Pengaduan Sengketa Tanah di Blora Selama 2026, Ini Kecamatan dengan Kasus Terbanyak
BLORA - Kantor Pertanahan (ATR/BPN) Kabupaten Blora mencatat sebanyak 17 pengaduan dan sengketa pertanahan sepanjang 2026. Dari jumlah tersebut, sebanyak 16 kasus atau 94 persen telah berhasil ditangani. Sementara satu kasus lainnya masih dalam proses penanganan.
Kepala Subbagian Tata Usaha (Kasubbag TU) Kantor Pertanahan (ATR/BPN) Kabupaten Blora Elvyn Bina Eka Kusuma mengatakan, dari total pengaduan tersebut, terdapat dua kasus yang berlanjut ke proses persidangan.
"Sepanjang 2026, ada sekitar 17 kasus pengaduan atau sengketa pertanahan yang masuk. Alhamdulillah, 16 kasus atau sekitar 94 persen sudah bisa kami tangani. Sementara satu kasus masih dalam proses penanganan," ujarnya.
Berdasarkan tipologinya, sengketa didominasi persoalan penguasaan dan kepemilikan tanah sebanyak sembilan kasus. Kemudian, empat kasus berkaitan dengan letak dan batas bidang tanah. Sedangkan empat kasus lainnya meliputi persoalan waris, jual beli, hingga wanprestasi.
Dari sisi persebaran wilayah, Kecamatan Tunjungan dan Blora menjadi daerah dengan jumlah sengketa terbanyak, masing-masing empat kasus. Disusul Kecamatan Japah dan Ngawen masing-masing dua kasus. Sementara Kecamatan Banjarejo, Cepu, Jati, Jiken, Kedungtuban, dan Todanan masing-masing tercatat satu kasus.
Elvyn menjelaskan, salah satu langkah penting untuk mencegah sengketa pertanahan adalah memastikan kejelasan batas bidang tanah. Masyarakat diimbau memasang patok sebagai penanda batas lahan yang dimiliki.
"Kunci dari pencegahan sengketa pertanahan adalah pemasangan tanda patok batas bidang tanah," tegasnya.
Menurut dia, pemasangan patok batas dapat membantu memberikan kejelasan mengenai batas kepemilikan lahan sehingga potensi perselisihan antarpemilik tanah bisa diminimalkan. (ari)
