Bupati Blora Dorong Percepatan Bendung Karangnongko, Nasib 535 KK Terdampak Jadi Perhatian

BLORA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blora terus mengupayakan percepatan pembangunan Bendung Karangnongko sekaligus mendorong penyelesaian persoalan yang dihadapi 535 kepala keluarga (KK) terdampak proyek tersebut.

Kepastian hunian baru bagi warga yang harus direlokasi menjadi salah satu hal penting yang perlu dipersiapkan seiring berjalannya pembangunan.

Bagi ratusan keluarga tersebut, proyek Bendung Karangnongko tidak hanya berkaitan dengan pembangunan infrastruktur, tetapi juga menyangkut masa depan tempat tinggal dan keberlangsungan kehidupan mereka.

Karena itu, Pemkab Blora berupaya agar percepatan proyek berjalan beriringan dengan penanganan masyarakat terdampak, termasuk menjajaki kemungkinan penerapan skema transmigrasi lokal.

Bupati Blora Arief Rohman menekankan pentingnya koordinasi lintas kementerian untuk menuntaskan berbagai persyaratan administrasi yang masih diperlukan.

Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah persetujuan pelepasan kawasan hutan yang masuk dalam wilayah genangan bendung.

Upaya tersebut disampaikan Arief saat melakukan pertemuan dengan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan Kementerian Kehutanan, Ade Tri Ajikusumah.

Dalam pertemuan itu, Arief menjelaskan bahwa pengajuan pelepasan kawasan hutan telah sampai kepada Menteri Kehutanan.

Saat ini, proses tersebut tinggal menunggu persetujuan akhir.

“Sekarang tinggal menunggu tanda tangan Bapak Menteri. Tahapan lainnya sudah selesai,” ujarnya.