Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Pemkab Blora Kekurangan 323 Perangkat Desa, Posisi Apa Saja ?

A
Kepala Bidang Pemerintahan Desa Wahyu Triatmoko
Kepala Bidang Pemerintahan Desa Wahyu Triatmoko

BLORA - Sebanyak 323 kursi perangkat desa di sejumlah desa/kecamatan yang ada di Blora
kosong. Kekosongan kursi didominasi Kasi dan Kadus akibat pensiun serta meninggal.


Advertisement

Kepala Bidang Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Wahyu
Triatmoko menyampaikan, kekosongan perangkat desa di Blora meliputi meliputi jabatan 10
sekretaris desa (Sekdes), Kasi, Kaur, dan Kadus. Ia mengaku ada sebuah desa yang
perangkat desa hanya ada dua atau tiga.

“Memang harus ada percepatan untuk pengisian perangkat desa, namun kami masih menunggu
keputusan dari hasil konsultasi dengan Kemendagri yakni Dirjen Bina Pemerintah Desa. Karena
ada kaitannya dengan perubahan regulasi Undang-undang desa,” jelasnya.

Pihaknya mengaku, kekosongan perades itu banyak yang pensiun dan meninggal. Saat ini,
pihaknya masih menunggu regulasi khusus turunan dari peraturan pemerintah (PP) terkait
pemberhentian atau pengangkatan perangkat desa.

Advertisement

“Untuk pengisian perangkat jika melihat sesuai regulasi yang ada itu dikembalikan ke desa
dengan panitia. Kami dari Dinas PMD hanya bersifat pengawalan dan pendampingan terkait
proses seleksi perangkat desa,” ujarnya.

Wahyu menyampaikan, tahapan awal untuk mengadakan seleksi perades itu menunggu PP yang
mengatur seleksi secara penuh selesai.

Setelah itu proses seleksi diserahkan ke desa untuk
dibentuk panitia, pendaftaran calon, seleksi calon dan pengangkatan.

Advertisement

“Kami berharap, dengan adanya pengisian perangkat desa nanti mampu menjaring para calon
yang berkompetensi, punya niat membangun desa, dan perangkat desa yang membantu kinerja
kepala desa.

Tuntutan perangkat untuk mahir dalam teknologi sangat perlu, agar pelayanan di
desa segera berjalan dan tidak mengganggu masyarakat,” ungkapnya. (ari)

Advertisement
Editor : Mahendra Aditya
Sumber : Google

Artikel Terkait

Sidang Vonis Sudewo Berdampak, Dua Perkara Korupsi di Semarang Dipindahkan

Sidang Vonis Sudewo Berdampak, Dua Perkara Korupsi di Semarang Dipindahkan

Pelaksanaan sidang putusan Bupati Pati nonaktif, Sudewo, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Semarang, Rabu (21/10/2026), berdampak pada jadwal persidangan perkara lainnya.

 Bupati Pati Nonaktif Sudewo Dituntut 8 Tahun 6 Bulan, JPU Soroti Sikap Terdakwa dalam Dua Perkara

Bupati Pati Nonaktif Sudewo Dituntut 8 Tahun 6 Bulan, JPU Soroti Sikap Terdakwa dalam Dua Perkara

Bupati Pati nonaktif Sudewo menghadapi tuntutan pidana 8 tahun 6 bulan penjara dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Semarang, Senin (21/9/2026).

Warga Pati Berang, Perangkat Desa Didesak Mundur Usai Disorot Soal Sengketa Punden Mbah Mbogo

Warga Pati Berang, Perangkat Desa Didesak Mundur Usai Disorot Soal Sengketa Punden Mbah Mbogo

Sekitar 100 warga mendatangi Kantor Desa Kutoharjo, Kabupaten Pati, untuk menyampaikan tuntutan agar salah satu perangkat desa, Nur Ahsan, diberhentikan dari jabatannya.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer