Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Hal ini disampaikan Plt Kepala Dindagkop UKM Blora Luluk Kusuma Agung Ariadi saat mengikuti Bupati Blora Arief Rohman sidak di Gudang Penyangga Pupuk di Kelurahan Bangkle, Kota, kemarin. Saat ini, pihaknya telah melayangkan teguran kepada sejumlah KPL yang menjual pupuk di atas HET. Pihaknya juga mewanti-wanti agar tidak melanggar ketentuan.
Mantan camat Cepu ini mengaku, beberapa pekan ini, pihaknya menerima laporan petani soal kenaikan harga pupuk di atas HET. Seperti di Kecamatan Todanan dan Kunduran. ”Untuk yang melebihi HET sudah kami beri teguran pertama. Kalau masih bandel, kami beri teguran kedua,” terangnya.
Bupati Blora Arief Rohman mengungkapkan, sebelumnya memang ada laporan dari masyarakat, penyaluran di kalangan petani terkadang ada yang melebihi HET. ”Saat ini sudah masuk MT (masa tanam) 2. Jadi, kami dengan Pak Dandim dan Dinas Perdagangan melakukan sidak. Sebab, sudah ada beberapa laporan harga pupuk melebih HET,” ucapnya.
Dia meminta para petani melapor apabila menemukan penjualan pupuk bersubsidi dengan harga melebihi HET. Nantinya akan ada tim yang diterjunkan ke lapangan. ”Kalau ada laporan dari petani harga pupuk melebihi HET, silakan lapor,” paparnya.
Dia juga mengajak segenap pihak turut mengawal, agar penyaluran pupuk bersubsidi bisa sampai ke petani sesuai ketentuan. ”Kalau stok cukup. Ini tinggal mengawal saja dari pabrik, distributor, hingga ke petani,” tegasnya.
Dandim 0721/Blora Letkol Inf Andy Soelistyo Kurniawan Putro mengungkapkan, jajaran TNI dari Kodim siap membantu mendampingi penyaluran pupuk bersubsidi, agar lancar dan sesuai ketentuan. ”Saya sudah mendapatkan arahan dari Pak Bupati. Kami siap mendampingi. Kami sudah siagakan babinsa,” ucapnya.
Sementara itu, Ketua Kelompok Tani (Poktan) atau Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Kecamatan Todanan Zainul mengatakan, beberapa waktu lalu pihaknya bersama sejumlah pihak membuat kesepakatan tentang harga jual pupuk berubsidi. Namun, karena masih dianggap tidak pro dengan petani, akhirnya pihaknya menolak.
”Kami minta bisa sesuai aturan. Kalau tidak bisa dan harus melalui kesepakatan ya semua pihak terlibat. Pengawas dari dinas ikut dalam pembuatan kesepakatan. Pada prisipnya, pemerintah yang harus membuat kebijakan terkait pengeceran dan pendistribusian pupuk,” harapnya. (sub/lin)
Advertisement
Advertisement
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement



