Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Ini diketahui setelah Komisi A DPRD Blora memanggil Bagian Perekonomian Setda Blora karena mendapat keluhan dari petani tembakau. Berdasarkan peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 206/PMK.07/2020 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau meliputi Peningkatan Kualitas Bahan Baku, Pembinaan Industri, Pembinaan Lingkungan Sosial, Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai Tembakau dan Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal. Sedangkan alokasi DBHCHT terdiri dari 50 persen untuk bidang kesejahteraan masyarakat, 25 persen untuk bidang penegakan hukum, dan 25 persen untuk bidang kesehatan.
Kepala Sub Bagian Sumber Daya Alam (SDA) pada Bagian Perekonomian dan SDA Setda Blora Budi Santoso mengaku, ada lima organisasi perangkat daerah (OPD) yang mendapat alokasi DBHCHT. Meliputi, Bagian Perekonomian, Dinas Pertanian, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Kesehatan Kabupaten (DKK), dan Dinkominfo.
”Kalau Bagian Perekonomian mendapat sekitar Rp 5 miliar. Rp 3,5 miliar diperuntukkan untuk BLT,” jelasnya.
Dana Rp 5 miliar itu, diperuntukkan untuk operasi cukai, BLT kepada petani tembakau dan karyawan atau pekerja pabrik rokok, sosialisasi, subsisdi tembakau, jaminan gagal panen, operasi pasar, serta pemberantasan cukai.
”Untuk BLT masih terkendala aturan. Belum ada perbub (peraturan bupati)-nya. Bahkan, se-Jateng juga belum ada yang dicairkan,” terangnya.
Budi menjelaskan, untuk pendataan petani dan tenaga buruh rokok sudah dilakukan. Rinciannya, petani tembakau sekitar 800 orang serta karyawan mencapai 887 orang.
”Rencananya setiap orang mendapat Rp 300 ribu,” jelasnya. (lin)
Advertisement
Advertisement
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement



