Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Belum Ada Perbup, BLT Rp 3,5 M Tak Dicairkan

S
Penulis: Saiful Anwar❯
Photo
Photo
BLORA – Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) sekitar Rp 3,5 miliar ngendon di Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah (Setda) Blora. Dana itu untuk BLT (bantuan langsung tunai). Kendala tak kunjung dicairkan, karena belum ada peraturan bupati (perbup).

Ini diketahui setelah Komisi A DPRD Blora memanggil Bagian Perekonomian Setda Blora karena mendapat keluhan dari petani tembakau. Berdasarkan peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 206/PMK.07/2020 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau meliputi Peningkatan Kualitas Bahan Baku, Pembinaan Industri, Pembinaan Lingkungan Sosial, Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai Tembakau dan Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal. Sedangkan alokasi DBHCHT terdiri dari 50 persen untuk bidang kesejahteraan masyarakat, 25 persen untuk bidang penegakan hukum, dan 25 persen untuk bidang kesehatan.

Kepala Sub Bagian Sumber Daya Alam (SDA) pada Bagian Perekonomian dan SDA Setda Blora Budi Santoso mengaku, ada lima organisasi perangkat daerah (OPD) yang mendapat alokasi DBHCHT. Meliputi, Bagian Perekonomian, Dinas Pertanian, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Kesehatan Kabupaten (DKK), dan Dinkominfo.

”Kalau Bagian Perekonomian mendapat sekitar Rp 5 miliar. Rp 3,5 miliar diperuntukkan untuk BLT,” jelasnya.

Dana Rp 5 miliar itu, diperuntukkan untuk operasi cukai, BLT kepada petani tembakau dan karyawan atau pekerja pabrik rokok, sosialisasi, subsisdi tembakau, jaminan gagal panen, operasi pasar, serta pemberantasan cukai.

”Untuk BLT masih terkendala aturan. Belum ada perbub (peraturan bupati)-nya. Bahkan, se-Jateng juga belum ada yang dicairkan,” terangnya.

Budi menjelaskan, untuk pendataan petani dan tenaga buruh rokok sudah dilakukan.  Rinciannya, petani tembakau sekitar 800 orang serta karyawan mencapai 887 orang.

”Rencananya setiap orang mendapat Rp 300 ribu,” jelasnya. (lin)

Advertisement
Advertisement
Editor : Saiful Anwar

Artikel Terkait

Pemkab Rembang Kebut Evaluasi DBHCHT 2026, Siapkan RKP 2027

Pemkab Rembang Kebut Evaluasi DBHCHT 2026, Siapkan RKP 2027

Perwakilan OPD DBHCHT mengikuti rapat koordinasi evaluasi pelaksanaan kegiatan DBHCHT Tahun Anggaran 2026 dan persiapan Desk Rencana Kegiatan dan Penganggaran (RKP) DBHCHT 2027, Rabu (4/11).

Panen Raya Tembakau di Rembang, Bupati Harno Minta PT Sadhana Kasih Harga Terbaik

Panen Raya Tembakau di Rembang, Bupati Harno Minta PT Sadhana Kasih Harga Terbaik

Bupati Rembang Harno didampingi Kepala Dintanpan Agus Iwan Haswanto bersama Forkopimcam dan mitra saat panen raya tembakau di Desa Jatihadi, Sumber. 

Milad ke-29, IGABA Blora Dorong PAUD Aman Bencana dan Berwawasan Lingkungan

Milad ke-29, IGABA Blora Dorong PAUD Aman Bencana dan Berwawasan Lingkungan

Pimpinan Daerah Ikatan Guru Aisyiyah Bustanul Athfal (IGABA) Kabupaten Blora mendorong terwujudnya satuan pendidikan anak usia dini (PAUD)

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer