Jakarta - Meski komersialisasi teknologi seluler generasi keenam (6G) masih berada di cakrawala masa depan, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mulai memetakan kandidat spektrum frekuensi yang akan menjadi rumah bagi 6G di Indonesia.
Namun, langkah ini diwarnai dilema besar, terutama terkait satu pita frekuensi berjuluk 'si kembang desa' yang kini menjadi rebutan industri.
Direktur Penataan Spektrum Frekuensi Radio, Orbit Satelit, dan Standarisasi Infrastruktur Digital Kementerian Komdigi, Adis Alifiawan, mengungkapkan bahwa julukan unik tersebut disematkan pada pita frekuensi 7 GHz.
Alasan di balik penamaan itu karena frekuensi tersebut merupakan jalur paling favorit bagi para operator telekomunikasi untuk menyokong jaringan microwave link atau backhaul—infrastruktur penghubung antar-menara pemancar (BTS).
"Di database kami, pita 7 GHz itu adalah si kembang desa. Yang paling disukai oleh para pengguna microwave link itu adalah 7 GHz. Penggunaannya lima kali lipat lebih banyak dibandingkan 6 GHz," papar Adis dalam sebuah diskusi di Jakarta, Kamis (9/7/2026).
Popularitas tinggi ini justru menghadirkan buah simalakama bagi pemerintah.
Jika kelak jalur 7 GHz resmi ditetapkan sebagai spektrum jaringan 6G, Komdigi harus mengambil keputusan ekstrem: apakah frekuensi tersebut tetap dialokasikan untuk kebutuhan backhaul penopang infrastruktur saat ini, atau digeser sepenuhnya menjadi jaringan akses seluler generasi baru.
"Kalau suatu hari kita memutuskan 6G ada di 7 GHz, berarti kita harus memilih, mau dipakai untuk backhaul sebagai microwave link atau dipakai untuk akses 6G. Kita tidak bisa mengambil dua-duanya," cetus Adis.
Skenario Rumit Jelang WRC 2027
Adis menjelaskan bahwa kerumitan ini terjadi lantaran seluruh kandidat spektrum frekuensi yang masuk dalam agenda pembahasan World Radiocommunication Conference (WRC) 2027 saat ini statusnya sudah berpenghuni.
Secara global, ada empat pita frekuensi utama yang sedang digodok untuk standardisasi 6G, yaitu 4 GHz, upper 6 GHz, 7 GHz, dan 15 GHz.
Mengingat tidak ada satu pun jalur yang benar-benar kosong, setiap opsi dipastikan membawa konsekuensi operasional tersendiri.
"Empat frekuensi ini semuanya sudah ada yang memakai. Ada yang dipakai microwave link, ada yang dipakai satelit, ada yang bertetangga dengan penerbangan. Jadi situasinya memang tidak mudah," akunya.
Selain polemik pada pita 7 GHz, opsi frekuensi lain juga memiliki tantangannya masing-masing:
-
Pita 4 GHz dan 15 GHz: Memiliki risiko teknis yang tinggi karena lokasinya yang berdekatan dengan frekuensi pemandu navigasi penerbangan. Pemerintah harus ekstra hati-hati dalam regulasi agar tidak memicu interferensi yang membahayakan keselamatan udara.
-
Karakteristik Pita 15 GHz: Jika opsi ini dipaksakan, implementasi 6G akan menuntut pemanfaatan jaringan seluler mini (small cell) dalam jumlah masif. Akibatnya, operator seluler harus berinvestasi jauh lebih besar untuk membangun lebih banyak titik BTS baru karena radius pancarannya yang lebih pendek.
Bagaimana dengan Nasib Upper 6 GHz?
Sementara itu, untuk pita upper 6 GHz, Komdigi mengaku masih mematangkan arah kebijakan dan belum mengetok palu.
Merujuk pada data global dari Policy Tracker 2026 dan GSMA, peta adopsi dunia saat ini masih terbelah.
Tercatat ada sekitar 12 negara yang memilih mengunci spektrum upper 6 GHz untuk memperkuat jaringan Wi-Fi domestik.
Di sisi lain, blok negara berbeda justru memilih menyerahkannya untuk alokasi seluler komersial lewat standardisasi International Mobile Telecommunications (IMT) guna memuluskan transisi 5G dan 6G.
"Kami dari Komdigi belum memutuskan upper 6 GHz ini akan digunakan untuk apa.
Justru kami berharap ada masukan dan pertimbangan, terutama dari sisi public value dan timing," pungkas Adis.
Editor : Iwan Arfianto