Febrie Adriansyah Bantah Terlibat Dugaan Korupsi Batu Bara, Minta Audit Total Pengadaan PLTU
JAKARTA – Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah menepis tudingan yang mengaitkan dirinya dengan dugaan korupsi pengadaan batu bara yang disebut-sebut menjadi salah satu faktor pemicu insiden pemadaman listrik massal (blackout) di sejumlah wilayah.
Dalam konferensi pers di Gedung Bundar Kejaksaan Agung, Jumat (10/7/2026), Febrie menegaskan dirinya tidak memiliki keterkaitan dengan perkara yang saat ini sedang menjadi perhatian publik tersebut. Ia meminta masyarakat tidak terburu-buru menarik kesimpulan sebelum proses penyidikan oleh aparat penegak hukum selesai dilakukan.
Bantah Dikaitkan dengan Kasus Blackout
Menanggapi isu yang berkembang, Febrie mengaku tidak memahami dasar munculnya tudingan yang menghubungkan dirinya dengan dugaan korupsi batu bara.
Menurutnya, informasi yang beredar masih sebatas dugaan yang perlu dibuktikan melalui proses penyidikan resmi.
"Saya tidak memahami apa kaitannya Jampidsus dengan peristiwa blackout tersebut. Kita tunggu saja hasil penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan aparat agar semuanya menjadi jelas," ujarnya.
Ia menambahkan, berdasarkan informasi yang beredar di ruang publik, perkara tersebut diduga berkaitan dengan pengadaan batu bara untuk kebutuhan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU).
Dorong Audit Menyeluruh
Febrie menilai langkah paling tepat untuk mengungkap akar persoalan adalah melakukan audit secara menyeluruh terhadap proses pengadaan batu bara.
Menurutnya, pemeriksaan tidak cukup hanya berfokus pada aspek administratif, tetapi juga harus mencakup kualitas batu bara, volume pasokan, mekanisme pembelian, hingga prosedur pengadaan yang dijalankan.
Audit tersebut dinilai penting untuk memastikan apakah terdapat unsur penyalahgunaan wewenang, pelanggaran prosedur, atau bahkan tindak pidana korupsi yang mengakibatkan terganggunya pasokan energi.
"Seluruh rantai pengadaan perlu diperiksa, mulai dari kebutuhan, kualitas barang, transaksi pembelian hingga mekanisme pengadaannya. Dari situ baru dapat diketahui apakah terdapat perbuatan melawan hukum," jelasnya.
