RADAR KUDUS - Kecintaan yang mendalam terhadap klub sepak bola lokal berubah menjadi bumerang bagi puluhan suporter Persikas Subang.
Dalam acara “Nganjang ka Warga” bersama Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi pada 28 Mei 2025 lalu, 21 suporter ditangkap setelah membentangkan spanduk bertuliskan “Selamatkan Persikas”.
Mereka hanya ingin menyuarakan keresahan atas masa depan klub kesayangan, namun justru dijemput aparat seperti pelaku kejahatan.
Padahal, aksi itu berlangsung damai dan tidak disertai kericuhan. Menurut Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandung, spanduk tersebut adalah simbol keresahan publik terhadap ancaman hilangnya klub bersejarah ini.
LBH pun menegaskan bahwa tindakan aparat tergolong represif dan tidak memiliki dasar hukum kuat.
Alih-alih mendapat tanggapan bijak dari pemimpin daerah, para suporter justru ditangkap tanpa surat resmi, bahkan tiga di antaranya masih di bawah umur.
Pemeriksaan dilakukan hingga larut malam dan diakhiri dengan pemulangan tanpa kejelasan status hukum. Keesokan harinya, mereka kembali dijemput oleh kepolisian Subang tanpa alasan jelas dan dipaksa meminta maaf langsung di kediaman sang gubernur.
LBH Bandung mengkritik keras langkah tersebut, menyebutnya sebagai bentuk intimidasi yang bertentangan dengan prinsip demokrasi.
Mereka mengingatkan, berekspresi secara damai adalah hak konstitusional yang dilindungi Pasal 28E UUD 1945 serta berbagai konvensi HAM internasional yang telah diratifikasi Indonesia.
"Ketika menyampaikan keresahan dianggap sebagai ancaman, maka kita sedang menyaksikan matinya ruang demokrasi," tegas LBH Bandung dalam pernyataannya.
Persikas Subang bukan sekadar klub. Didirikan sejak 1948, klub ini adalah bagian dari identitas Subang. Dijuluki “Singa Subang”, tim ini pernah menembus Liga 2 Indonesia dan mencetak prestasi di level regional.
Namun, belakangan klub dilanda badai internal: tunggakan gaji pemain, manajemen amburadul, hingga krisis performa yang membuatnya berada di dasar klasemen Liga 2 dengan hanya empat poin dari 15 laga.
Masalah finansial semakin memburuk hingga manajemen memberhentikan 19 pemain utama. Ini bukan semata persoalan teknis, melainkan cermin buruknya tata kelola sepak bola Indonesia yang kerap mengorbankan para pemain dan klub demi ambisi elit.
Yang lebih mencengangkan, muncul isu bahwa Persikas akan dijual ke investor luar daerah dan berubah nama menjadi Sumsel United, bermarkas di Palembang.
Jika ini terjadi, maka Subang akan kehilangan warisan olahraganya yang paling berharga.
Baca Juga: Bursa Transfer Liga 1 2025: Persija Mantap Tahan Gustavo Almeida,Janjikan Trofi untuk Jakmania
Menanggapi kericuhan ini, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan bahwa urusan Persikas adalah tanggung jawab Bupati Subang, bukan kewenangan provinsi.
Ia juga mengingatkan bahwa dana APBD tidak bisa digunakan untuk membiayai klub profesional. Menurutnya, jika tidak ada investor lokal yang mampu, wajar jika klub diambil alih oleh pihak luar.
Namun yang menjadi sorotan, Dedi juga menyesalkan cara penyampaian aspirasi para suporter. Ia menyebut aksi membentangkan spanduk saat kunjungannya sebagai hal yang tidak etis dan tidak pada tempatnya.
Bahkan, sempat beredar kabar bahwa ia ingin mencari tahu identitas pribadi para suporter—sebuah pernyataan yang dikhawatirkan LBH Bandung sebagai bentuk penyalahgunaan kekuasaan.
Di tengah maraknya komersialisasi sepak bola, suporter seperti Persikas Subang mengingatkan bahwa klub bukan hanya urusan bisnis, tapi juga soal identitas dan harga diri daerah.
Ketika suara rakyat yang mencoba mempertahankan klubnya malah dibungkam, pertanyaannya: siapa sebenarnya yang memiliki sepak bola?
Kasus ini bukan hanya soal Persikas. Ini adalah cermin dari konflik lebih besar antara aspirasi akar rumput dan kekuasaan yang kerap alergi terhadap kritik.
Sepak bola yang seharusnya menjadi alat pemersatu, justru berubah menjadi medan pembungkaman ketika kepentingan elit masuk terlalu dalam.
Kini nasib Persikas Subang tergantung pada solidaritas publik. Jika suara rakyat terus diabaikan dan ruang berekspresi terus ditekan, maka bukan tidak mungkin satu per satu klub lokal akan lenyap, ditelan arus kapitalisasi.
Dan ketika itu terjadi, bukan hanya klub yang mati—tapi juga semangat komunitas, jati diri daerah, dan harapan generasi muda.
Suara-suara dari tribun stadion bukanlah teriakan kosong. Ia adalah jeritan hati yang ingin melihat kampung halamannya tetap punya kebanggaan. Dan itu tidak boleh dibungkam.
Editor : Mahendra Aditya