REMBANG – Kabupaten Rembang menjadi incaran investor asing. Konsorsium pengusaha asal Cina berencana mendirikan kawasan industri garmen seluas 500 hektare.
Lokasinya disiapkan di segitiga Clangapan ke timur, antara Kecamatan Rembang dan Kecamatan Lasem.
Pembahasan intensif dimulai akhir Januari 2026. Lahan seluas itu disiapkan untuk menampung 50 perusahaan manufaktur, dari hulu hingga hilir industri garmen, mulai pembuatan benang hingga kain jadi.
Bila terealisasi, investasi ini diyakini bakal menekan angka pengangguran sekaligus menggerakkan ekonomi daerah penghasil garam tersebut.
Bupati Rembang Harno membenarkan adanya minat investasi itu.
Namun ada kendala teknis yang harus diselesaikan. Sebagian dari 500 hektare yang diminta menabrak lahan sawah yang dilindungi (LSD).
"Untuk tanah-tanah yang ketabrak LSD, bagaimana mencari solusi atau gantinya?" kata Harno, mengutip pertanyaan yang ia ajukan dalam rapat bersama Gubernur Jateng Ahmad Luthfi beberapa waktu lalu.
Gubernur Luthfi langsung merespons. Ia menyarankan Bupati Harno bersama investor untuk berkonsultasi ke Jakarta, menemui Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang, Kementerian ATR/BPN.
"Sebelum Perbup dibuat, lakukan tukar guling dulu dengan lahan yang sudah disiapkan. Penting dibangun dahulu, caranya berangkat ke sana dulu," dorong Luthfi.
Kepala DPMPTSP Rembang Dwi Martopo menjelaskan, berdasarkan rencana tata ruang wilayah (RTRW), lahan yang diincar masuk dalam kawasan peruntukan industri (KPI). Hanya saja, permintaan hamparan bersambung seluas itu tidak mudah dipenuhi.
"Hampalan menyambung antara satu lahan dan lainnya. Kebetulan beberapa yang masuk dalam perhitungan 500 hektare itu ada lahan sawah dilindungi," ujarnya.
Meski begitu, Martopo optimistis. Dukungan kepala daerah dan gubernur menjadi sinyal positif.
"Angin segarnya ketika kepala daerah menyambut baik dan gubernur memberi dukungan. Karena niat investasi sebesar itu untuk Rembang luar biasa. Mudah-mudahan jadi kenyataan," harapnya.
Ia menambahkan, realisasi investasi bergantung pada konsultan yang ditunjuk untuk menangani pembebasan lahan sejak awal. Beberapa pertemuan intensif sudah berlangsung di kantor DPMPTSP Rembang. (noe/ali)
Editor : Ali Mahmudi