Ambyar Blora Catatan Ekonomi Entertainment Fashion Feature Grobogan Hobi Inspirashe Internasional Jateng Jepara Karimunjawa Kesehatan Kudus Kuliner Lifestyle Mlaku Bareng Nasional Olahraga Otomotif Pati Pendidikan Religi Rembang Sportainment Teknologi Unisnu Mengabdi Wisata

Ini Tanggapan DPPKD Tentang Dugaan Kebocoran Pajak di Timbangan Sale

Ali Mahmudi • Sabtu, 23 Mei 2026 | 11:00 WIB
WISNU AJI/RADAR KUDUS
Kepala DPPKAD Rembang Drupodo
WISNU AJI/RADAR KUDUS Kepala DPPKAD Rembang Drupodo

 

REMBANG – Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah (DPPKD) Kabupaten Rembang menyambut positif sidak Komisi DPRD ke jembatan timbang tambang di wilayah Sale (Gading). Langkah ini dianggap sebagai kontrol legislatif yang konstruktif untuk mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pertambangan.

 

Kepala DPPKD Rembang Drupodo menyatakan pihaknya terbuka terhadap temuan lapangan DPRD. “Kami mengapresiasi langkah Komisi DPRD yang turun langsung ke lapangan. Ini bukan intervensi, melainkan sinergi yang sangat kami butuhkan untuk memperbaiki sistem pengawasan,” ujarnya.

 

Menanggapi dugaan kebocoran pajak karena banyak truk tambang yang lolos dari timbangan, DPPKD membeberkan sejumlah masalah di lapangan. Salah satunya adalah celah waktu operasional petugas.

 

“Kami akui ada celah waktu operasional. Banyak armada yang sengaja lewat sebelum pukul 07.00 WIB atau setelah pukul 16.00 WIB saat petugas sudah tidak bertugas. Selain itu, sistem pemungutan pajak tambang saat ini masih mengandalkan self-assessment atau pelaporan mandiri,” jelasnya.

 

Pengawasan ketat baru diterapkan pada penambang skala besar yang mengangkut lewat laut, dengan kewajiban menunjukkan bukti lunas pajak sebelum pengapalan.

 

Selain soal waktu, infrastruktur jembatan timbang di Pos Sale juga menjadi masalah. Kapasitas timbangan dinilai belum cukup untuk truk jumbo, ditambah lahan haluan yang sempit dan jumlah personel yang terbatas.

 

“Kondisi timbangan dan lahan saat ini memang belum ideal. Truk besar sulit masuk dan ditimbang akurat. Jumlah personel juga kedodoran dibanding volume kendaraan setiap hari,” tambah Kepala DPPKD.

 

Untuk menutup kebocoran, DPPKD akan melakukan evaluasi menyeluruh. Prioritasnya adalah meningkatkan kapasitas tonase timbangan dan memperluas lahan. Pemasangan CCTV di titik krusial juga direncanakan untuk pengawasan real-time.

 

“Kami akan pasang CCTV agar data fisik kendaraan bisa disinkronkan dengan catatan petugas secara langsung,” tegasnya.

 

Saat ini DPPKD menunggu laporan resmi hasil sidak dari DPRD. Setelah itu, kedua pihak akan duduk bersama merumuskan solusi teknis.

 

“Dengan sinergi ini, kami optimistis PAD dari sektor tambang bisa meningkat signifikan. Semua celah harus ditutup,” pungkas Kepala DPPKD Rembang.(noe/ali)

Editor : Ali Mahmudi
#komisi b dprd rembang #dppkad rembang #duggan bocor pajak tambang di sale #jembatan timbang sale mangkrak #pajak tambang sale bocor