REMBANG - Ketidakpastian menyelimuti 18 peserta yang telah dinyatakan lolos tiga besar seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) Kabupaten Rembang. Di tengah polemik yang terus bergulir, para kandidat berharap Bupati Rembang segera mencari solusi terbaik agar tidak mengorbankan proses yang sudah berjalan.
Mereka khawatir jika tahapan ini dibatalkan, kesempatan mereka untuk meniti jenjang karier akan hangus begitu saja karena adanya kemungkinan pembukaan seleksi ulang bagi pendaftar baru.
Pembatalan seleksi dianggap bukan sekadar masalah teknis, melainkan juga menyangkut pertanggungjawaban anggaran. Salah satu peserta yang meminta identitasnya dirahasiakan menekankan bahwa banyak aspek yang akan terbuang sia-sia jika hasil saat ini dianulir.
”Misalnya kalau sampai dibatalkan, itu jelas merugikan uang negara. Belum lagi bicara soal pikiran, tenaga, serta hak para peserta yang sudah berjuang sejauh ini,” ungkap sumber tersebut dengan nada prihatin.
Sebagai jalan keluar dari kebuntuan, muncul masukan teknis agar Bupati Rembang memanfaatkan akses digitalnya. Sesuai prosedur, bupati dapat memilih salah satu nama dari tiga besar melalui akun resminya untuk kemudian diajukan rekomendasinya ke Badan Kepegawaian Nasional (BKN). Hal ini dinilai lebih efektif daripada membiarkan dinamika berkembang menjadi isu yang liar di masyarakat.
Secara regulasi, bupati memiliki kewenangan penuh untuk menentukan satu nama yang dianggap paling mampu menerjemahkan visi dan misinya. Publik pun diingatkan bahwa semua kandidat di posisi tiga besar memiliki kedudukan yang setara di mata hukum dan masyarakat.
”Satu dari tiga, entah itu nomor satu, dua, atau tiga, semuanya punya peluang. Sebab, yang disampaikan ke masyarakat sejak awal memang tidak ada pemeringkatan atau ranking,” imbuh seorang sumber kredibel lainnya. (noe/ali)
Editor : Ali Mahmudi