REMBANG – Operasional dua dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Rembang terpaksa dihentikan sementara waktu.
Penghentian ini dilakukan karena anggaran dari pemerintah pusat hingga kini belum juga dicairkan.
Akibatnya, sejak Selasa (16/12), distribusi MBG kepada para penerima manfaat dihentikan tanpa kepastian kapan akan kembali berjalan.
Berdasarkan data yang dihimpun Jawa Pos Radar Kudus, terdapat sekitar 37 sekolah yang untuk sementara tidak lagi menerima MBG.
Selama ini, sekolah-sekolah tersebut mendapatkan pasokan makanan dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) 1 dan 3 yang berlokasi di Padaran, Rembang.
Salah satu sekolah terdampak adalah SMAN 1 Rembang. Sekolah yang berada di Jalan Gajah Mada, jalur Pantura Rembang itu, mulai Selasa tidak lagi memperoleh distribusi MBG.
Informasi penghentian tersebut telah disampaikan sehari sebelumnya.
“Mulai hari ini off, Mas,” ujar Humas SMAN 1 Rembang, Rifal, saat dikonfirmasi Jawa Pos Radar Kudus.
Ia menjelaskan, pihak sekolah menerima pemberitahuan dari SPPG bahwa layanan MBG dihentikan sementara hingga waktu yang belum bisa dipastikan.
Sebagai penerima program, sekolah mengikuti kebijakan tersebut. Selain itu, kondisi SPPG juga belum menerima pembayaran anggaran dari pusat.
Baca Juga: UPT Metrologi Legal Rembang Optimalkan Pemantauan SPBU Jelang Nataru
“Anak-anak sudah diberi informasi sejak sehari sebelumnya dan diberikan pemahaman. Jadi ketika operasional dihentikan sementara, mereka sudah siap,” jelasnya.
Tim Jawa Pos Radar Kudus kemudian melakukan pengecekan ke dapur MBG Padaran. Pada siang hari, aktivitas di dapur tampak sepi.
Beberapa kendaraan operasional terlihat terparkir, sementara seorang petugas tampak membersihkan mobil sebagai bagian dari penerapan standar operasional prosedur (SOP) kebersihan.
Di lokasi, awak media bertemu dengan pemilik yayasan pengelola, Purhadi.
Ia membenarkan bahwa mulai Selasa (16/12) dapur MBG Padaran menghentikan operasional sementara karena anggaran dari pusat belum cair, sehingga distribusi makanan tidak dapat dilanjutkan.
“Selama tujuh hari terakhir sebenarnya sudah kami talangi menggunakan dana yayasan. Namun regulasinya sering berubah. Kami perlu konfirmasi ulang ke Badan Gizi Nasional (BGN) apakah diperbolehkan atau tidak. Intinya, anggaran belum cair, meski informasinya sudah masuk,” kata Purhadi saat ditemui di kantor SPPG.
Purhadi mengaku masih terus berkomunikasi dengan pihak pusat terkait kejelasan regulasi.
Selain kekhawatiran soal pendanaan, pihaknya juga mempertimbangkan fakta bahwa dalam waktu dekat para penerima manfaat akan memasuki masa libur sekolah.
“Kalau satu atau dua bulan sebenarnya tidak masalah, asalkan ada kejelasan regulasi,” imbuhnya.
SPPG Padaran memilih berhati-hati agar tidak keliru dalam mengambil langkah dan menghindari potensi polemik.
Selain itu, pihak yayasan juga memikirkan nasib para relawan yang terlibat.
Banyak di antaranya merupakan ibu-ibu yang membantu ekonomi keluarga, sementara suami mereka bekerja dengan penghasilan harian yang sangat bergantung pada aktivitas dapur MBG.
Sebagai gambaran, pada awal pelaksanaan program, satu dapur melayani sekitar 4.000 penerima manfaat dengan melibatkan sekitar 47 relawan.
Baca Juga: Pertamina Tegaskan Stok Pertalite di Rembang Terkendali, Masyarakat Diminta Tak Panic Buying
Ditambah tiga petugas dari SPPI dan seorang ahli gizi, total personel bisa mencapai 50 orang atau lebih sesuai kebutuhan.
Namun, regulasi terbaru terus mengalami penyesuaian. Seiring bertambahnya jumlah dapur MBG di Kabupaten Rembang, kuota per dapur disebut berkurang menjadi sekitar 1.400 penerima manfaat.
Sementara itu, dapur Padaran sebelumnya masih melayani sekitar 3.200 penerima.
“Kami tetap mendukung penuh program Bapak Prabowo. Hingga kemarin siang kami masih menunggu kepastian dari BGN. Namun pada prinsipnya, SPPG Padaran siap menalangi operasional, tidak hanya selama masa liburan, tetapi hingga dua sampai tiga bulan ke depan,” pungkas Purhadi. (noe)