REMBANG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rembang tengah menyiapkan rencana pengajuan pinjaman daerah guna mempercepat penyelesaian sejumlah proyek strategis.
Bupati Rembang, Harno, menyebut skema utang ini akan difokuskan untuk kebutuhan pembangunan yang bersifat mendesak.
Harno mengungkapkan, saat ini ada sejumlah proyek yang belum terselesaikan, terutama di sektor kesehatan dan pendidikan.
Baca Juga: Dugaan Korupsi di Dindagkop UKM Rembang: Tak Hanya Rugikan Negara, Tapi Juga Sarat Pungli
Ia menilai, percepatan penyelesaian proyek tersebut tidak bisa ditunda lagi, mengingat urgensinya bagi pelayanan publik.
"Untuk Rembang, saya mempertimbangkan kembali opsi pinjaman daerah.
Bukan karena keinginan, tetapi karena ada kebutuhan penting yang harus segera dituntaskan," ujar Harno saat ditemui usai agenda pemerintahan, kemarin.
Belajar dari Pengalaman 2022
Pemkab Rembang bukan kali pertama mengandalkan pinjaman daerah. Pada tahun 2022, daerah ini pernah mengajukan pinjaman sebesar Rp 200 miliar dan saat ini telah dilunasi.
Menurut Harno, pengalaman tersebut menjadi pijakan penting dalam merancang skema pembiayaan serupa yang lebih terukur.
Namun, ia mengingatkan bahwa prosedur pengajuan pinjaman daerah tidak bisa dilakukan secara instan.
Ada tahapan regulasi yang harus dilalui, termasuk persyaratan pengajuan minimal satu tahun sebelum pinjaman dikucurkan.
"Ternyata tidak semudah itu. Untuk pinjaman daerah, pengajuan harus dilakukan jauh-jauh hari.
Tahun lalu, kami belum merencanakan hal ini, sehingga belum bisa langsung dieksekusi sekarang," katanya.
Fokus: Rumah Sakit dan Pendidikan
Dari sekian banyak proyek yang belum rampung, Harno menyoroti dua sektor utama: Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dindikpora).
"RSUD sudah mulai membangun, tapi belum tuntas. Ini harus segera diselesaikan karena menyangkut pelayanan dasar masyarakat," jelasnya.
Begitu pula dengan fasilitas pendidikan yang dinilai belum optimal. "Beberapa pembangunan di Dinas Pendidikan juga perlu percepatan.
Jika tidak diprioritaskan, akan tertunda terus karena mendesak kebutuhan lain," imbuhnya.
Baca Juga: Sedih! SDN 3 Kaliombo Jepara Menyekat Kelas Pakai Triplek, Begini Penampakannya
Nominal Masih Digodok
Saat ditanya soal nominal pinjaman yang akan diajukan, Harno belum memberikan angka pasti.
Ia menegaskan, pengajuan akan dilakukan setelah semua prosedur terpenuhi dan disetujui oleh pihak terkait.
"Masih kami upayakan dan sesuaikan dengan kebutuhan serta kemampuan daerah. Jumlah pastinya nanti menunggu proses persetujuan," tutupnya. (Vachri Rinaldy)