REMBANG – Rapat bareng Bupati Rembang Harno di lantai IV kantor bupati tak seperti biasanya.
Rapat yang berlangsung selama 2,5 jam dan tertutup untuk awak media itu, dihadiri Kepala dinas, sekretaris dinas (sekdin), kepala bidan (kabid), hingga camat.
Saat rapat para pejabat itu, tak diperkenankan membawa handphone (HP). Seluruh HP diminta kumpulkan.
Dari pantauan Jawa Pos Radar Kudus kemarin, rapat dimulai pukul 09.00. Awak media dipersilakan menunggu di lantai II. Sementara di lantai IV, Satpol PP Rembang di berjaga.
Sekitar pukul 11.30, Bupati Rembang Harno turun. Diikuti staf ahli, kepala dinas, sekdin, hingga camat.
Setelah itu, Harno memberi keterangan awak media di depan ruang kerjanya.
Bupati Rembang tampak melempar senyum. Sembari menyopot kaca mata yang dipakai. Ia mengatakan, rapat tersebut membahas berbagai permasalahan.
”Komplet. Mulai A sampai Z. A-nya tentang kedisplinan kerja,” kata Harno.
”B dan C sampai pol intinya tentang kerja yang baik. Harus sregap dan bener,” sambungnya.
Harno menjelaskan, untuk menjadi maju harus dimulai dari kerja disipllin, baik, dan benar.
Jika semua dijalankan, hasilnya mengikuti. Khususnya kondisi daerah yang sedang ada efisiensi.
Ke depan, juga bakal menerapkan kebijakan saat rapat dengan bupati tidak ada yang membawa HP.
Pertimbangannya, biasanya saat rapat dengan membawa HP, ada yang serius dan fokus, tapi yang lain ada yang sibuk menerima telefon, WA, atau yang lain.
”Itu (rapat tidak bermain HP, Red) termasuk bagian dari kedisplinan. Jadi setiap rapat harus fokus. Tidak ada yang mainan HP. Saya membiasakan ke depan seperti ini,” tegasnya.
Kabid Kesatuan Bangsa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Muhammad Luthfi Hakim yang ikut rapat itu, menyambut positif kebijakan tersebut.
Dia menganggap itu perubahan yang baik.
”Biar rapat lebih fokus. Bisa lebih menyerap yang disampaikan pemimpin,” katanya.
Luthfi menyampaikan, rapat yang berlangsung selama sekitar 2,5 jam itu, membahas sejumlah permasalahan di organisasi perangkat daerah (OPD). Termasuk hasil pemeriksaan Badan Pemerikaan Keuangan (BPK).
”Kepala OPD interaktif langsung dengan bupati menyampaikan gambaran dan masukan,” imbuhnya. (Wisnu Aji)
Editor : Ali Mustofa