REMBANG — Selama 2,5 tahun produksi gas di Kecamatan Sumber, Kabupaten Rembang macet.
Akibatnya, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rembang kehilangan pemasukan hingga Rp 5 miliar.
Atau rata-rata Rp 2 miliar per tahun.
Meski begitu, tindak lanjut ekplorasi gas masih menggantung.
Padahal, pertengahan Mei lalu, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) diajak terkait survei persiapan pengaktifan sumur bersama Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Migas dan perwakilan Pertamina.
Meski demikian, belum ada tanda-tanda terkait reaktivasi terkait sumur tersebut.
Komisaris Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Rembang Migas Energi (RME) Mardi mengatakan, hingga akhir bulan ini, belum ada laporan dari Pertamina terkait perkembangan reaktivasi sumur tersebut.
”Kami disuruh menunggu,” katanya kepada Jawa Pos Radar Kudus pada Jumat (19/7).
Di tengah belum adanya kepastian, pemkab tetap berharap adanya lanjutan eksplorasi.
Sebab, merupakan salah satu yang diharapkan memberikan kontribusi pendapatan asli daerah (PAD).
Namun, Mardi mengaku, tidak tahu seberapa besar peluangnya.
Sebab, secara teknis yang mengetahui Pertamina.
Namun, pihaknya belum mendapatkan informasi rencana pengembangan ke depan, sehingga belum bisa berkomentar lebih jauh.
”Semua kewenangan ekplorasi dan eksploitasi ada di pihak Pertamina,” ungkapnya.
Mardi yang juga asisten 2 Setda Rembang menjelaskan, dulu sampai pada 2021 produksinya pernah setahun penuh.
Dengan begitu, Kabupaten Rembang bisa mendapat dana bagi hasil (DBH) Migas hingga sekitar Rp 2 miliar pertahun.
Diketahui, hal itu terjadi sejak 2022 atau 2,5 tahun setelah eksplorasi sebelum akhirnya mandek.
”Kami selalu proaktif menghubungi baik dari Pertamina (PHE) dan berkoordinasi kepada buyer (Bahtera Andalan Gas) tentang perkembangan,” ujarnya.
Sebelumnya, pernah ada sinyal tindak lanjut eksplorasi.
Ditandai dengan DLH setempat turun ke lapangan survei persiapan pengaktifan sumur bersama BUMD Migas dan perwakilan Pertamina.
Survei saat itu, dihadiri langsung Kepala DLH Kabupaten Rembang Ika Himawan Affandi bersama tim Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup.
Ika menyampaikan, gas tersebut masih ada yang bercampur dengan air.
Air ityang harus diuji kandungannya, sebelum dioperasionalkan pengeboran.
Mengingat, harus memenuhi standar baku mutu air limbah. Ada beberapa parameter yang harus diuji dan indikator lainnya. (noe/lin)
Editor : Abdul Rokhim