REMBANG– Wakil Ketua Majelis Pertimbangan DPW Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Jawa Tengah Abdul Hafidz memastikan PPP akan mengupayakan bantuan hukum kepada Ketua DPRD Rembang Supadi yang saat ini sedang tertahan di Arab Saudi.
Saat ini sudah ada komunikasi dengan pihak Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI).
Diberitakan Jawa Pos Radar Kudus sebelumnya, Ketua DPRD Rembang diketahui mengajukan permohonan izin untuk melaksanakan haji mulai 31 Mei sampai dengan 25 Juni.
Keberangkatan Supadi ke Arab Saudi diketahui tidak melalui Kementerian Agama.
Berdasarkan dokumen yang ada di Sekertariat DPRD, yang bersangkutan berangkat bersama dengan salah satu biro umrah dan haji plus yang beralamat di Jakarta.
Sampai dengan kemarin, Supadi belum bisa kembali ke tanah air karena sedang tersandung masalah hukum di Arab Saudi.
Diinformasikan bahwa pada tanggal 23 Mei, Pemerintah Arab Saudi menerbitkan kebijakan pemegang visa ziarah dengan berbagai jenisnya tidak boleh masuk dan tinggal di Makkah karena difokuskan pada kegiatan haji.
Sementara, diduga Supadi berada di Makkah sekitar tanggal 3-4 Juni menggunakan visa ziarah. Kemudian, pada tanggal 9 Juni, Supadi terkena razia. Sehingga saat ini ia diduga tersandung masalah keimigrasian.
Abdul Hafidz menyampaikan, saat ini PPP telah berkomunikasi dengan KBRI dan sudah memastikan ada pendamping hukum untuk Supadi. Untuk sementara ia mengaku belum mendapatkan informasi secara detail.
”Tinggal ini nanti hasil dari putusan persidangan seperti apa saya belum tahu,” katanya.
Ia berharap, Supadi bisa dikembalikan ke Indonesia. Pihaknya juga mengaku belum mengatahui secara pasti terkait dakwaan apa saja yang dialami Supadi. ”Kalau hanya persoalan visa saja di deportasi,” katanya.
Wakil Ketua DPRD Rembang Bisri Cholil Laquf menyampaikan, Supadi dikabarkan sudah menjalani sidang pertama pada tanggal 3 Juli lalu.
Saat ini ia juga masih menunggu kepastian hukum yang menyeret nama Supadi. Berdasarkan informasi yang ia terima dari Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), untuk sementara masih menunggu keterangan resmi dari pihak berwenang.
”Data riil dari hasil investigasi, status beliau di sana. Direncanakan tanggal 11 Juli sidang yang kedua, yang tanggal 3 Juli kemarin sidang tuntutan, tetapi tuntutan apa juga belum tahu,” jelasnya.
Sementara itu, akses komunikasi Supadi saat ini juga terbatas. Gus Gipul menjelaskan, yang bisa mengontak Supadi untuk saat ini hanya orang-orang tertentu.
Yakni keluarga, konsulat jendral, dan pengacara yang mendampingi. Itu pun atas kemauan Supadi pribadi.
Pria yang akrab di sala Gus Gipul itu memang sempat berbincang melalui telefon dengan Supadi sebelum berangkat ke Arab Saudi.
Saat itu posisi Gus Gipul sedang berada di Solo, sementara Supadi masih berada di Jakarta.
Dalam sambungan telefon itu, Supadi juga meminta doa kepada Gus Gipul bahwa ia akan melaksanakan haji.
Baca Juga: Pro Investasi, Perizinan dan Pembayaran Lahan Pabrik Garmen di Rembang Dipastikan Rampung Bulan Ini
Beberapa hari setelah percakapan tersebut, Gus Gipul kebetulan juga berada di Jakarta karena ada keperluan.
Di sela-sela waktunya, ia pun mencoba menghubungi Supadi mengajak bertemu untuk sekadar jagong bareng. Sayangnya, telfon Supadi hanya berstatus ”memanggil”.
”Kalau (Supadi) belum berangkat pingin ketemu di Jakarta. Kan biasanya kalau pimpinan kemana, ketemu jagong-jagong, ngobrol-ngobrol biasa,” ujar adik Kandung Menteri Agama itu.
Sejak hilang kontak dengan Supadi tersebut ia langsung memiliki feeling, bahwa koleganya sedang berada dalam masalah.
Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu pun sempat mencoba menghubungi teman yang ada di Arab Saudi untuk mengetahui kondisi dan keberadaan Supadi. Sayangnya upaya tersebut nihil. Tidak ada yang mengetahui keberadaan Ketua DPRD Rembang.
”Pikiran saya langsung ke situ (penangkapan). Karena dari Kementerian Luar Negeri, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Agama sudah me-warning terkait visa haji. Jangan coba-coba datang ke sana dengan visa ziarah,” jelasnya.
Sementara itu, akses komunikasi Supadi saat ini juga terbatas. Gus Gipul menjelaskan, yang bisa mengontak Supadi untuk saat ini hanya orang-orang tertentu.
Yakni keluarga, konsulat jendral, dan pengacara yang mendampingi. Itu pun atas kemauan Supadi pribadi. (vah/him)
Editor : Noor Syafaatul Udhma